Faktor Ini Dinilai Harus Jadi Prioritas dalam Membangun Koperasi Merah Putih

Jakarta: Anggota Komisi VI DPR Asep Wahyuwijaya menekankan agar pemerintah tidak tergesa-gesa mewacanakan bantuan modal untuk Koperasi Merah Putih dari bank Himbara. Pemerintah dinilai perlu terlebih dahulu membangun ekosistem dan kesadaran kolektif masyarakat mengenai urgensi koperasi itu sendiri. 

"Pendekatan pembangunan koperasi seharusnya dimulai dari bawah, bukan dengan pendekatan struktural yang instan dan mengiming-imingi bantuan modal tanpa mendorong budaya berkoperasinya tumbuh di masyarakat," ungkap Asep dikutip Rabu, 28 Mei 2025. 

Asep mengingatkan spirit Presiden Prabowo Subianto sesungguhnya menegaskan pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat dalam bentuk koperasi yang harus dilatarbelakangi oleh satu kesadaran yang kuat. Muatan komunikasi yang intensif terkait urgensi dan dorongan pembentukan Koperasi Merah Putih harus tetap diletakan pada penyebaran pemahaman soal prinsip, nilai-nilai dan manfaat koperasi untuk rakyat. 

"Jadi, jangan belum apa-apa sudah digembar-gemborkan ada bantuan miliaran dari bank Himbara," ujar legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat V  tersebut

Ketua Bidang Energi Sumber Daya Mineral DPP Partai NasDem itu  mengkhawatirkan skema bantuan instan dari bank kepada Koperasi Merah Putih yang baru didirikan. Menurut Asep, hal itu sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai koperasi dan berpotensi memunculkan penyalahgunaan terhadap bantuan yang diberikan.
 

Baca juga: Koperasi Merah Putih di Seluruh Kelurahan Kota Malang Ditarget Siap Beroperasi Juni 2025

Ia menegaskan modal dasar koperasi adalah dari iuran wajib, iuran pokok hingga iuran sukarela. Jenis usahanya pun secara mandiri dan otonom ditentukan oleh para anggota. Sedangkan, permodalan bank sifatnya relatif dan diajukan saat koperasi memerlukan pengembangan atas usaha yang sudah dijalankan.

"Jadi tidak serta merta saat koperasi baru didirikan mereka langsung mengajukan proposal bantuan permodalan, selain belum tentu bankable, bantuan itu pun berpotensi disalahgunakan," terang Kang AW, sapaannya.

Alumnus Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung itu menekankan pentingnya kajian teknokratik yang mendalam dari Kementerian Koperasi sebelum membuat kebijakan besar seperti Koperasi Merah Putih. Menurutnya, pemerintah harus membedakan antara mendirikan koperasi baru, memperkuat koperasi yang sudah ada, atau mengembangkan model koperasi yang bisa menjadi contoh. 

"Misalnya dari sisi jenis dan model bisnisnya agar fokusnya tidak hanya pada sisi kuantitas tapi secara kualitatif pun kita terpantau sepenuhnya," ungkapnya. 

Kang AW menuturkan keberhasilan pemerintah dalam membangun koperasi yang masif dan secara kualitatif pun unggul bisa menjadi preseden positif dalam membangun kesadaran dan antusiasme warga untuk berkoperasi.

"Jika hal ini bisa dilakukan pemerintah, maka saya meyakini keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen strategis usaha bersama warga," ujarnya.