Podium MI: Sulap di Balik Penjara

DI Republik ini, kiranya semua hal bisa dijadikan materi sulap. Anggaran bisa raib, berkas bisa menguap, ingatan pejabat bisa hilang mendadak ketika publik menagih janji. Semua tempat bisa dibikin menjadi panggung atraksi sulap. Bahkan di penjara pun sulap masih bisa dilakukan.

Kalau selama ini sulap identik dengan kartu, kelinci, atau benda lain yang tiba-tiba menghilang, Lapas Kelas IIA Cibinong menampilkan pertunjukan dengan kelas berbeda. Yang menghilang bukan kartu atau kelinci, melainkan sofa, AC, bingkai berisi foto terpidana korupsi, dan sejumlah barang lain.

Barang-barang itu masih lengkap ketika Ombudsman melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong pada 23 September. Dalam inspeksi yang sempat dihalang-halangi petugas lapas itu, Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan di lingkungan Lapas Cibinong yang terlihat seperti klaster hunian.

Belakangan terkonfirmasi total ada 16 bangunan yang mencurigakan. Janggalnya lagi, dari jumlah itu hanya tiga yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Lalu 13 unit lainnya milik siapa dan buat apa? Itu salah satu poin yang mesti diusut. Namun, yang pasti di dalam bangunan atau rumah-rumah itu ada sofa, televisi, kulkas, simulator golf, dan fasilitas wah lainnya.
 

Di sinilah sulap pertama dimulai. Simsalabim! Dua hari setelah sidak Ombudsman yang bikin heboh jagat maya, ketika Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto datang mengecek ke Lapas Cibinong, sebagian benda tadi tiba-tiba sudah raib. Sofa hilang, AC lenyap, simulator golf pun entah ke mana.

Nyaris tak ada bedanya dengan pertunjukan sulap, tapi kali ini pelakunya bukan pesulap atau ilusionis sungguhan, melainkan petugas lapas. Penontonnya juga bukan orang yang beli tiket, melainkan publik yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok lapas.

Kalau saja ilusionis legendaris David Copperfield mengikuti isu itu, barangkali ia juga bakal minder dan langsung membungkuk hormat kepada petugas Lapas Cibinong. Saking kagumnya dengan skill mereka yang bisa dengan cepat menghilangkan barang-barang tanpa persiapan.

Bayangkan, saat mau menggelar atraksi paling terkenalnya, yaitu menghilangkan Patung Liberty di New York pada April 1983, David butuh waktu sedikitnya satu tahun untuk persiapan. Enam bulan untuk merancang ilusi dan enam bulan untuk mengurus perizinan. Namun, di Lapas Cibinong tak perlu waktu selama itu. Tak sampai 48 jam, urusan sulap-menyulap, hilang-menghilangkan, itu kelar.

Pertanyaan publik tentu sederhana, ke mana perginya perabotan itu? Apakah sekadar disimpan sementara sampai situasi kembali dingin? Kalau itu yang terjadi, sejatinya itu memperlihatkan tabiat lama yang tak pernah basi. Ketika tertangkap basah, langkah pertama yang diambil bukannya membenahi tata kelola, malah menyembunyikan barang bukti dan berpura-pura seolah tak pernah ada apa-apa.


Lapas Cibinong. Foto: Istimewa.

Lalu masuklah kita ke babak sulap kedua yang tak kalah menjengkelkan, yakni saat RDP digelar di Komisi XIII DPR. Jajaran Ditjen Pemasyarakatan dan Kepala nonaktif Lapas Cibinong hadir untuk memberikan penjelasan. Alih-alih mendapat jawaban rasional yang memuaskan akal sehat, publik justru disuguhi retorika dan kalimat-kalimat ajaib.

Saat dicecar pertanyaan oleh para wakil rakyat mengenai bagaimana bangunan dan fasilitas mewah itu bisa berdiri kukuh di lingkungan lapas, jawaban yang keluar dari mulut pejabat terkesan defensif sekaligus kocak. Semakin tajam pertanyaannya, semakin terlihat ngawur jawabannya.

Fasilitas yang jelas-jelas eksklusif itu mendadak diberi label baru sebagai 'ruang pembinaan' atau 'fasilitas kunjungan keluarga'. Bangunan-bangunan yang oleh Ombudsman diduga dihuni narapidana itu juga diklaim sebagai rumah dinas pegawai.

Itu sulap kata-kata yang dahsyat, mengubah praktik keistimewaan hasil transaksi menjadi sebuah terobosan pelayanan publik. Jika memang itu fasilitas umum untuk seluruh warga binaan, mengapa hanya narapidana berkantong tebal yang kebetulan bisa tidur nyenyak di sana?
 
Sulap memang menyenangkan karena penonton tahu ada trik di baliknya. Namun, dalam urusan tata kelola negara, benda yang tiba-tiba menghilang, bangunan yang baru diketahui statusnya, dan penjelasan yang berubah-ubah bukanlah hiburan. Itu alarm bahwa ada persoalan struktural di sektor pemasyarakatan yang tak pernah terselesaikan.

Kita kerap mendengar narasi besar soal perbaikan sistem. Lembaga dibongkar pasang, kementerian dipecah dan diganti nama, tetapi tradisi di dalam tembok penjara rupanya tetap abadi. Jual beli kamar, penyediaan keistimewaan bagi narapidana berduit, dan jurus ngeles saat terdesak ialah kaset lama yang selalu diputar ulang.

Publik sebetulnya tidak butuh atraksi penonaktifan pejabat atau adu silat kata di ruang sidang DPR jika akar persoalannya tetap dibiarkan hidup. Jangan sampai Lapas Cibinong, juga lapas-lapas lain, kelak dicatat sejarah bukan karena sukses membina penghuni mereka menjadi manusia baru, melainkan karena berhasil menetaskan pesulap-pesulap yang sanggup membolak-balikkan fakta di depan mata kita semua.