Polri Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso terkait Kasus Penyadapan Ilegal

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Foto: Metrotvnews.com/Siti Yona H.

Polri Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso terkait Kasus Penyadapan Ilegal

Siti Yona Hukmana • 17 November 2026 11:07

Jakarta: Divisi Propam (Divpropam) Polri mulai menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EHS), tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto. Sidang etik ini dilaksanakan untuk memberikan sanksi kepada jenderal polisi bintang dua itu.

“Tadi sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar EHS,” kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Divpropam Polri, Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 17 November 2026.

Sidang KKEP tersebut dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo sebagai ketua merangkap anggota, didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua merangkap anggota. Sementara itu, anggota komisi lainnya terdiri atas Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.

Trunoyudo mengatakan, pelanggaran yang diperiksa dalam sidang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan dalam melakukan akses ilegal di lingkungan Bareskrim Polri Bagian Monitoring Robinopsnal, baik saat menjabat sebagai Kabag Monitoring maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt. Kabag Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri.

Sebanyak empat Jenderal polisi menjadi tersangka penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto. Foto: Metro TV.

Trunoyudo memastikan sidang etik akan dilaksanakan secara profesional, prosedural, proporsional, dan menjunjung tinggi objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas. Truno juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal Polri.

“Tentunya Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” kata jenderal polisi bintang satu itu.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Keempatnya ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta (ASN), serta Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) yang ditetapkan pada 3 November 2026, disusul mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU) yang menjadi tersangka pada 5 November 2026.

Divpropam Polri menggelar sidang KKEP terhadap Ahri Sonta pada Selasa, 10 November 2026. Majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Atas putusan tersebut, Ahri Sonta menyatakan mengajukan banding.

(Siti Yona Hukmana)