Tok! UU Perampasan Aset Disahkan DPR RI

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset. Foto: Tangkapan layar YouTube TV Parlemen.

Tok! UU Perampasan Aset Disahkan DPR RI

Gabriella Thesa Widiari • 19 November 2026 10:45

Jakarta: DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang. Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan setuju. Setelah itu, Puan mengetukkan palu tanda RUU Perampasan Aset resmi menjadi undang-undang.

Rapat paripurna dihadiri pimpinan DPR RI, yaitu Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Selain itu, rapat tersebut dihadiri 361 anggota dewan.

Komisi III DPR RI telah menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I bersama pemerintah pada Rabu, 18 November 2026. Panitia Kerja (Panja) melaporkan telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam naskah RUU tentang Perampasan Aset.


Rapat Paripurna DPR RI untuk pengesahan RUU Perampasan Aset. Foto: Metro TV. 

Rincian pembahasan tersebut terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru. Seluruh poin itu telah disepakati bersama sebelum dibawa ke tingkat paripurna.

Terdapat 10 pokok pembahasan RUU Perampasan Aset, di antaranya asas hukum, ruang lingkup tindak pidana korupsi maupun penipuan berbasis teknologi seperti investasi bodong, hingga penegasan ancaman pidana mati bagi pelaku. Regulasi tersebut mengatur mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, jaminan pelindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik, serta pengembalian aset kepada para korban.

(Gabriella Thesa Widiari)