Apa Itu Transformasi MBG 2.0? Ini Penjelasan Kepala BGN

Jakarta: Kepala Badan Gizi Nasional ( BGN ), Sudaryono, menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap pembenahan melalui transformasi MBG 2.0. Hal itu disampaikan dalam acara Transformasi MBG 2.0 di Usmar Ismail Hall, Jalan Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Oktober 2026.

Sudaryono mengatakan pelaksanaan MBG pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan perbaikan di sejumlah aspek. BGN akan mengevaluasi aturan dan metode pelaksanaan yang belum berjalan sesuai ketentuan.

“Bukan sekadar melanjutkan program, transformasi MBG 2.0 menjadi kesempatan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan memperkuat pelaksanaan MBG,” kata Sudaryono dalam agenda 100 Hari Kerja di Jakarta Selatan, Kamis, 29 Oktober 2026.

Ia menegaskan keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga kualitas dan manfaatnya bagi masyarakat. Karena itu, BGN menyiapkan pembenahan, mulai dari penertiban pengadaan hingga penguatan sistem pengawasan digital.

Transformasi MBG 2.0 merupakan upaya BGN memperbaiki pelaksanaan program agar lebih tertata, aman, dan akuntabel. Langkah ini mencakup peningkatan kualitas pelayanan, verifikasi data, pengawasan pengadaan, serta kerja sama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Sudaryono menegaskan pembenahan dilakukan untuk memastikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan bagi MBG digunakan sesuai peruntukannya. Menurut dia, perubahan metode dan aturan diperlukan agar pelaksanaan program berjalan lebih baik.

“Maka kami harus melakukan treatment yang berbeda, cara yang berbeda, metode yang berbeda dan juga hal-hal yang memang harus secara drastis kami lakukan,” ujar Sudaryono dalam acara Transformasi MBG 2.0 di Usmar Ismail Hall, Jalan Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Oktober 2026.

Ia menilai ketegasan dalam pelaksanaan program menjadi kebutuhan untuk mencegah penyimpangan. BGN juga berkomitmen menindak pengadaan bermasalah dan praktik percaloan yang berpotensi merugikan program.

“Tidak ada titip-titip proyek MBG. Kami juga akan memberantas yayasan calo dan menghentikan pengadaan yang bermasalah,” tegasnya.

Penguatan Tata Kelola melalui Pengawasan Digital

Salah satu prioritas MBG 2.0 ialah memperkuat tata kelola melalui pembaruan perjanjian kerja sama dengan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN juga akan memastikan data yang digunakan telah terverifikasi serta memantau alur kerja melalui sistem digital.

Sudaryono menekankan data yang tidak valid, termasuk data fiktif, harus dihapus agar tidak mengganggu pelaksanaan program. Sistem pemantauan digital diharapkan memudahkan pengawasan terhadap kegiatan dan penggunaan sumber daya.

“Data harus terverifikasi dan yang fiktif harus dicoret. Alur kerja juga harus bisa dimonitor melalui sistem digital,” jelas Sudaryono.

BGN turut mengembangkan Radar MBG agar masyarakat dapat melihat menu yang disajikan setiap hari. Selain itu, platform LokaMBG disiapkan sebagai sarana belanja bahan baku untuk mencegah kenaikan harga yang tidak wajar (markup) dan monopoli, sekaligus memastikan transaksi tercatat serta asal produk dapat ditelusuri.

“BGN menempatkan MBG 2.0 sebagai upaya membangun program yang lebih tertata, transparan, aman, dan tepat sasaran,” katanya.

Prioritas lainnya ialah memperkuat kolaborasi antara BGN, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Upaya ini diharapkan memperluas manfaat MBG, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan angka stunting tinggi.

BGN Terbuka terhadap Kritik soal Pembenahan MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. Foto: Dok. BGN.
 

Sudaryono menegaskan BGN tidak menutup diri terhadap kritik maupun aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Ia menyebut masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan harapan dalam negara demokrasi, termasuk melalui aksi unjuk rasa.

“Apa pun ya dalam negara demokrasi ini orang boleh mengutarakan pendapatnya, orang boleh menuntut, orang boleh kemudian mengekspresikan harapan dan juga ini kami tidak antikritik. Kami ndak ada masalah,” ucap Sudaryono.

Meski terbuka terhadap masukan, ia meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada BGN untuk bekerja dan membenahi program. Sudaryono juga menekankan bahwa perubahan dilakukan untuk memastikan hak masyarakat terpenuhi tanpa membiarkan praktik yang menyimpang.

“Bukan kami mau sok-sok tegas, bukan, tapi bahwa ketegasan ini menjadi sebuah kebutuhan. Bukan kami ini sok-sok galak, tapi bahwa galak dan ketegasan ini sesuatu yang benar-benar dibutuhkan di momen saat ini,” ungkapnya.

Sudaryono berjanji hak masyarakat yang memang harus dipenuhi tidak akan dikurangi. Namun, ia menegaskan BGN tidak akan melanjutkan praktik yang mengandung penyimpangan atau kepentingan tidak semestinya.

“Manakala Bapak-Ibu semua itu kemudian haknya adalah hak yang memang benar harus dipenuhi. Maka saya pastikan hak Bapak, Ibu tidak akan berkurang sedikit pun. Tapi manakala hak itu adalah bagian dari hanky-panky yang ini, mohon maaf, kita tidak bisa teruskan,” imbuhnya.

Melalui transformasi MBG 2.0, BGN menargetkan pelaksanaan program yang lebih transparan, terpantau, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pembenahan tersebut juga menjadi upaya memastikan anggaran negara digunakan secara bertanggung jawab dan manfaat program menjangkau kelompok yang membutuhkan.