5 Isu Mendasar Ini Dinilai Perlu Jadi Perhatian dalam RUU Sisdiknas

Jakarta: Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) harus diarahkan untuk membangun sistem pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas. Selain itu, adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus berakar pada karakter dan jati diri bangsa Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ibas saat membuka Focus Group Discussion (FGD) mengenai RUU Sisdiknas di Kompleks Parlemen, Jakarta. Menurut Ibas, pendidikan tidak dapat dipandang sekadar urusan sekolah atau perubahan pasal dalam sebuah undang-undang.

"Kita sedang membicarakan anak-anak seperti apa yang ingin kita lahirkan di Indonesia, guru seperti apa yang ingin kita hadirkan, masyarakat seperti apa yang ingin kita bangun, dan pada akhirnya Indonesia seperti apa yang ingin kita wariskan kepada generasi berikutnya," ujar Ibas dalam keterangan tertulis, Selasa, 22 September 2026.

Ibas menilai kualitas pendidikan hari ini merupakan investasi jangka panjang. Oleh karena itu, proses penyusunan regulasi pendidikan nasional harus dilakukan secara cermat dan tidak semata-mata mengejar tenggat waktu.

Ia menekankan pentingnya ruang partisipasi publik yang bermakna dalam pembahasan RUU Sisdiknas. Menurutnya, regulasi pendidikan tidak boleh hanya menjadi produk ruang politik dan birokrasi, tetapi harus menyerap pengalaman dan pemikiran seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

"Semakin strategis sebuah undang-undang, semakin penting pula ruang partisipasi publiknya," kata Ketua Fraksi Demokrat di DPR itu.

Ia menyebut guru, dosen, profesor, kepala sekolah, peserta didik, orang tua, pengelola pendidikan, dunia usaha, organisasi profesi, akademisi, serta masyarakat sipil perlu mendapatkan ruang untuk menyampaikan pandangan dalam proses penyusunan RUU Sisdiknas. Perubahan dunia kerja dan perkembangan teknologi juga perlu menjadi pertimbangan dalam membangun sistem pendidikan nasional.

Focus Group Discussion (FGD) mengenai RUU Sisdiknas di Kompleks Parlemen, Jakarta. Dok Istimewa.

Lima Isu Mendasar

Ibas menyoroti setidaknya lima isu mendasar yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan sistem pendidikan nasional:

1. Pendidikan yang Berkeadilan

Ia mengingatkan kondisi pendidikan di berbagai wilayah Indonesia tidak sama. Tantangan pendidikan di Jakarta, misalnya, berbeda dengan tantangan di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, maupun daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Menurut dia, keadilan dalam pendidikan tidak cukup dimaknai sebagai kesamaan perlakuan, tetapi juga kemampuan negara memberikan dukungan sesuai kebutuhan masing-masing daerah dan kelompok masyarakat.

2. Peningkatan Mutu Pendidikan

Ibas mengatakan keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah anak yang masuk sekolah. Yang tidak kalah penting adalah apa yang dipelajari peserta didik, kualitas guru, lingkungan belajar, serta keterampilan yang mereka miliki untuk menghadapi perubahan zaman.

Perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, otomatisasi, ekonomi digital, dan perubahan dunia kerja harus menjadi pertimbangan dalam membangun sistem pendidikan nasional.

"Sistem pendidikan tidak boleh hanya mempersiapkan anak untuk menjawab soal, tetapi harus juga bagaimana mereka bisa memecahkan persoalan kehidupan sosial dan kehidupan mereka sendiri," ujarnya.

3. Penguatan Profesi dan Kesejahteraan Guru

Ibas menilai pembangunan pendidikan yang bermutu tidak dapat dipisahkan dari keberadaan guru yang kompeten, sejahtera, terlindungi, dan memiliki kepastian pengembangan karier. Ia juga menyoroti pentingnya distribusi guru yang lebih seimbang antardaerah serta perlindungan hukum bagi tenaga pendidik.

"Tidak mungkin kita membangun pendidikan yang bermutu tanpa memikirkan profesi guru yang bermartabat," tegasnya.

4. Tata Kelola Pendidikan yang Adil dan Terintegrasi

Ibas menilai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan secara harmonis. Selain pendidikan negeri, perhatian juga perlu diberikan kepada pendidikan swasta, pendidikan keagamaan, pendidikan vokasi, pendidikan nonformal, hingga pendidikan tinggi.

Menurutnya, seluruh unsur tersebut harus ditempatkan dalam sebuah ekosistem pendidikan yang saling memperkuat.

5. Efektivitas dan Dampak Anggaran Pendidikan

Ia mengingatkan perhatian terhadap anggaran pendidikan tidak cukup hanya melihat besaran nominalnya. Yang lebih penting adalah memastikan anggaran tersebut efektif, transparan, tepat sasaran, dan menghasilkan peningkatan kualitas layanan pendidikan.

"Jangan hanya besar secara nominal. Kita harus melihat dampaknya kepada tenaga pendidik dan kualitas pendidikan kita di Tanah Air," katanya.