Tak Lolos SPMB, Pemkot Makassar Gratiskan Biaya di 67 Sekolah Swasta

Makassar: Pemerintah Kota Makassar menyiapkan program sekolah gratis di 67 sekolah swasta, bagi siswa yang tak lolos Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan negara hadir menjamin hak pendidikan anak-anak Makassar, Sulawesi Selatan, di tengah keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

Appi menegaskan komitmennya, tidak ada satu pun anak Makassar yang boleh putus sekolah hanya karena gagal masuk negeri. "Seluruh biaya pendidikan bagi siswa yang dialihkan ke sekolah swasta akan ditanggung Pemerintah Kota Makassar," tegas dia, Minggu, 28 Juni 2026.

Setiap tahun, ribuan siswa di Makassar terpaksa gigit jari karena daya tampung sekolah negeri tidk sebanding dengan jumlah pendaftar.  Tahun ini, jalur domisili dibuka 22–26 Juni, dan pengumuman hasil seleksi jatuh 27 Juni 2026.

"Kami ingin sekolah-sekolah swasta juga bertumbuh. Anak-anak yang tidak tertampung di negeri akan kami distribusikan ke swasta, termasuk sekolah Muhammadiyah," jelas dia.

Dengan menggandeng 67 sekolah swasta, pemerintah tak hanya menyelamatkan masa depan siswa, tetapi juga memperkuat ekosistem pendidikan swasta sebagai mitra strategis pembangunan kota. Di mata Appi, sekolah swasta bukanlah keranjang sampah bagi siswa gagal negeri. 

"Kita ingin di Kota Makassar tidak ada lagi perbedaan kualitas pendidikan. Semua anak harus mendapatkan layanan yang setara, di mana pun mereka bersekolah," ungkap dia.

Untuk itu, Appi meminta seluruh sekolah swasta, khususnya di bawah naungan Muhammadiyah, memperkuat sarana, prasarana, dan tenaga pendidik agar siap menerima tambahan peserta didik.

Ilustrasi (Pexels)

Namun, kebijakan ini bukan semata soal akses. Munafri menyoroti krisis karakter yang mengancam generasi muda di era serba digital. Ia prihatin melihat ketergantungan anak-anak pada gawai yang mengikis interaksi sosial dan akhlak.

"Percuma kita memiliki anak-anak yang cerdas kalau tidak punya akhlak yang baik. Pendidikan karakter harus dimulai dari rumah, lalu diperkuat di sekolah," ucapnya.

Makassar kini mulai membatasi penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Tak berhenti di situ, mulai tahun ini, porsi pelajaran agama dan pendidikan akhlak akan ditambah di kurikulum pendidikan dasar.

"Alokasi dua jam pelajaran agama dalam sepekan belum cukup. Kita perlu penguatan moral sejak dini," ujar dia.