Presiden Iran Kritik Keras Respons PBB Terkait Tindakan Israel di Gaza dan Lebanon

Bishkek: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengkritik PBB dan Dewan Keamanannya atas respons mereka terhadap tindakan Israel di Gaza dan Lebanon.

Pezeshkian menyatakan bahwa badan internasional tersebut gagal menangani ancaman besar terhadap tatanan internasional secara efektif.

Saat berbicara dalam pertemuan "SCO Plus" yang diadakan sebagai bagian dari KTT Dewan Kepala Negara Organisasi Kerja Sama Shanghai (Shanghai Cooperation Organization/SCO) di Bishkek, ibu kota Kirgistan, Pezeshkian mengatakan, dunia sedang menghadapi agresi militer, genosida, kejahatan perang, terorisme, dan apa yang ia sebut sebagai sanksi ilegal

"Kinerja Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan PBB dalam menangani perkembangan ini, termasuk di Gaza, Lebanon, dan agresi baru-baru ini terhadap Iran, sangat mengecewakan," ujar Pezeshkian, seperti dikutip Anadolu, 1 September 2026.

Pezeshkian menuduh AS dan Israel melanggar Piagam PBB dan hukum internasional selama konflik baru-baru ini dengan Iran, dengan merujuk pada serangan terhadap warga sipil, fasilitas pendidikan dan medis, infrastruktur vital, serta fasilitas nuklir yang berada di bawah pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).

Ia mengatakan Iran tidak memulai perang melainkan membela diri, sembari menegaskan bahwa Teheran tetap memandang diplomasi dan negosiasi sebagai jalan utama untuk menyelesaikan sengketa.

"Diplomasi tanpa iktikad baik, tanpa penghormatan terhadap komitmen, dan tanpa menahan diri dari penggunaan kekuatan tidak dapat menciptakan perdamaian yang langgeng," kata Pezeshkian.

Pezeshkian juga menuduh Washington berulang kali melanggar komitmen dalam Nota Kesepahaman Islamabad antara Iran dan AS, seraya mengatakan bahwa tekanan dan ancaman dapat menggagalkan diplomasi bahkan setelah para pihak mencapai kerangka kerja politik untuk mengakhiri permusuhan dan memulai negosiasi.

Nota kesepahaman tersebut dicapai pada bulan Juni setelah hampir tiga bulan negosiasi yang dimediasi oleh Pakistan dan Qatar, menyusul pertempuran selama 40 hari antara Iran dengan AS dan Israel. Kesepakatan itu menyediakan kerangka kerja untuk mengakhiri permusuhan dan melanjutkan negosiasi, serta memuat ketentuan mengenai Selat Hormuz.

Beralih ke sistem internasional, Pezeshkian mengatakan bahwa munculnya dunia multipolar tidak boleh berarti menggantikan satu kekuatan dominan dengan kekuatan dominan lainnya.

Ia menyerukan PBB dan Dewan Keamanan yang lebih representatif dan efektif, dengan berargumen bahwa tatanan multipolar yang adil harus didasarkan pada multilateralisme yang efektif, kesetaraan kedaulatan, dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Pezeshkian menyatakan bahwa negara-negara SCO Plus, mengingat bobot politik, ekonomi, demografis, dan geografis mereka, dapat memainkan peran penting dalam membentuk tatanan internasional semacam itu.

Didirikan pada tahun 2001, SCO terdiri dari 10 anggota: Belarus, Tiongkok, India, Iran, Kazakhstan, Kirgistan, Pakistan, Rusia, Tajikistan, dan Uzbekistan. Iran resmi menjadi anggota penuh pada tahun 2023.

Format SCO Plus mempertemukan anggota organisasi dengan negara-negara undangan serta organisasi internasional untuk melakukan dialog yang lebih luas mengenai isu-isu regional dan global.