Kemenlu Pastikan Tidak Ada WNI Terdampak Langsung Serangan AS-Israel ke Iran

Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI memastikan hingga saat ini belum ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdampak langsung akibat serangan gabungan AS-Israel ke Iran.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kemlu, Heni Hamidah, mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan situasi di kawasan tersebut melalui jaringan perwakilan Indonesia di luar negeri.

“Hingga saat ini belum diterima laporan adanya WNI yang terdampak langsung oleh serangan,” ujar Heni dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 6 Maret 2026.

Meski demikian, Heni mengungkapkan sejumlah WNI mengalami kendala perjalanan akibat terganggunya jalur transportasi internasional di kawasan tersebut.

Menurutnya, dampak yang dirasakan para WNI saat ini lebih berkaitan dengan pembatasan mobilitas udara di sejumlah wilayah Timur Tengah.

“Yang terdampak saat ini adalah adanya WNI stranded karena pembatasan atau penutupan ruang udara, pengalihan rute penerbangan serta ketidakpastian jadwal transportasi internasional,” jelas Heni.

Pemerintah Indonesia melalui perwakilan diplomatik di berbagai negara juga terus memantau kondisi para WNI yang terdampak gangguan perjalanan tersebut.

Heni mengatakan pemerintah menerima laporan harian dari berbagai perwakilan RI mengenai kondisi WNI yang terjebak di negara transit maupun bandara akibat perubahan jadwal penerbangan.

“Terkait penanganan WNI stranded, Pemerintah RI juga telah menerima laporan setiap harinya dari perwakilan yang melaporkan penanganan WNI stranded di wilayah akreditasinya masing-masing,” kata Heni.

Selama menunggu penerbangan lanjutan, para WNI yang terdampak disebut telah mendapatkan bantuan dari perwakilan Indonesia di luar negeri.

Bantuan tersebut mencakup penyediaan akomodasi sementara, konsumsi, hingga koordinasi dengan otoritas setempat untuk pengaturan jadwal perjalanan selanjutnya.

“Untuk para WNI stranded ini, sambil menunggu penerbangan yang akan membawa mereka, mereka mendapatkan akomodasi, penginapan serta konsumsi dan pengaturan jadwal penerbangan lanjutan yang dikomunikasikan oleh perwakilan RI dan otoritas setempat,” pungkas Heni.