Kematian Ali Khamenei Dinilai Ancaman Serius Perdamaian Dunia

Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, mengecam keras serangan militer gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Serangan yang terjadi pada 28 Februari 2026 tersebut dinilai sebagai preseden buruk yang melanggar kedaulatan negara.

“Serangan ini bukan sekadar operasi militer. Ini adalah tindakan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal dan mengancam fondasi perdamaian dunia. Dilakukan di bulan yang disucikan umat Islam, ini merupakan penistaan kemanusiaan, menerobos otoritas negara lain, bahkan mencederai rasa keagamaan umat Islam sedunia,” ujar Idrus dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 2 Maret 2026.
 

Idrus menegaskan pandangan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, bahwa tindakan militer sepihak tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap hukum internasional dan Piagam PBB. Menurutnya, pendekatan senjata yang menghancurkan infrastruktur sipil dan menghilangkan nyawa adalah sebuah kemunduran peradaban dunia yang seharusnya lebih mengedepankan dialog ketimbang dominasi militer.

Berdasarkan laporan internasional, serangan di Teheran tersebut tidak hanya menyasar fasilitas militer tetapi juga memicu jatuhnya korban sipil dan pengungsian massal. Idrus menekankan bahwa dampak geopolitik ini akan segera dirasakan secara global, terutama pada stabilitas ekonomi dan keamanan energi jika eskalasi terus berlanjut.

“Apa pun dalihnya, pendekatan kekuatan bersenjata adalah kemunduran peradaban. Dunia seharusnya bergerak menuju dialog. Ketika bom dijatuhkan, yang paling menderita adalah rakyat sipil. Anak-anak, perempuan, dan orang tua yang tidak tahu-menahu soal geopolitik menjadi korban. Ini tragedi kemanusiaan,” ujar Idrus.


Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham. Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.

Idrus mendorong pemerintah untuk mengambil posisi tegas di forum internasional, termasuk melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan PBB. Indonesia diharapkan dapat memfasilitasi gencatan senjata guna mencegah konflik regional ini berubah menjadi perang terbuka yang lebih luas.

“Indonesia, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, memiliki tanggung jawab moral untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Kita tidak boleh diam. Jika kekerasan terus dijadikan solusi, maka dunia sedang berjalan mundur,” ucap Idrus.