Pramono Resmikan Wajah Baru Rasuna Said dan Halte Setiabudi Integritas

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meresmikan rampungnya penataan total koridor Jalan HR Rasuna Said pada Minggu, 21 Juni 2026. Halte TransJakarta Setiabudi Integritas juga diluncurkan pada momentum ini.

"Secara resmi Jalan Rasuna Said yang telah selesai direnovasi dengan panjang 3,8 kilometer hari ini kita resmikan," ujar Pramono di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Minggu, 21 Juni 2026.
 

Proyek infrastruktur ini siap dioperasikan penuh untuk mendukung mobilitas publik masyarakat Ibu Kota. Proyek ini juga terwujud berkat hasil kolaborasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penataan kawasan ini berhasil menuntaskan masalah 109 tiang beton proyek monorel yang sempat terbengkalai selama belasan tahun di jalur pemisah jalan. Langkah berani tersebut diambil oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta sebagai wujud penuntasan tanggung jawab lintas generasi kepemimpinan.

"Saya bilang sama Bang Yos (mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso), 'Bang, bismillah akan saya selesaikan'. Dan Alhamdulillah hari ini selesai," kata Pramono.

Langkah revitalisasi trotoar dan jalan ini dinilai sukses mengubah estetika kawasan menjadi etalase baru Jakarta. Apresiasi besar pun berdatangan dari para diplomat asing serta jajaran kedutaan besar yang berkantor di sepanjang kawasan protokol tersebut.

"Setiap saya ketemu duta besar, ketemu diplomat, yang dibicarakan pertama pasti selalu Rasuna Said," ucap Pramono.


Rampungnya penataan total koridor Jalan HR Rasuna Said sekaligus Halte TransJakarta Setiabudi Integritas diluncurkan. Foto: Metro TV/Rifda Muthia Zahra.

Selain meresmikan pembenahan jalan, Gubernur DKI Jakarta juga meluncurkan hak penamaan (naming rights) baru untuk fasilitas transportasi massal di Jakarta. Salah satunya adalah Halte Setiabudi Integritas Satu yang berdiri tepat di depan Gedung Merah Putih KPK.

Inovasi penamaan halte ikonik ini menggunakan skema pendanaan kreatif (creative financing) tanpa menyerap dana dari APBD daerah. Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan kerja sama dengan sektor swasta melalui sistem periklanan untuk membangun fasilitas publik yang modern.

"Pembiayaannya sepenuhnya dari naming rights dan juga iklan yang ada," jelas Pramono.

Di lokasi yang sama, pihak KPK menyambut baik langkah cepat Pemprov DKI Jakarta dalam mengeksekusi ide penamaan halte tersebut. Hadirnya simbol moralitas di ruang publik ini diharapkan mampu memperkuat karakter antikorupsi di tengah masyarakat.

"Terima kasih Pak Gubernur yang sudah melakukan kolaborasi yang luar biasa untuk sebuah nama ini," ucap Ketua KPK, Setyo Budiyanto.