Jakarta: Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi Sapto Pribowo, membahas penguatan KPK. Menurut dia, dibutuhkan kemauan atau tekad politik (political will) yang kuat dari kepala pemerintahan.
"Jadi sudah saya sampaikan. KPK, Anda memilih pemimpinan bersih malaikat pun, seberani malaikat pun itu percuma kalau, kalau Presiden sebagai Kepala Negara, sebagai Kepala Pemerintahan itu tidak punya political will, tidak punya keinginan memberhentas korupsi," kata Johan Budi, di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa sore, 17 September 2024.
Johan mengaku gembira ketika mendengar pernyataan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, yang berkomitmen memberantas korupsi. Prabowo bakal mengejar koruptor hingga ke Antartika.
"Paling tidak itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Nanti, sekarang kan belum Presiden. Nanti dia memimpin, menurut saya yang memimpin panglima tertinggi pemberhentasan korupsi itu juga adalah Presiden. Presiden punya Kapolri, punya Jaksa Agung, yang kemudian bisa memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk Itu tadi yang saya sampaikan kepada Pansel," kata Johan Budi.
Menuru Johan, menjadi pekerjaan rumah bagi KPK untuk memperbaiki persepsi di mata publik. Sebab, saat ini persepsi publik terhadap KPK cenderung jelek.
"Bahkan dalam sepanjang saya di KPK, belum pernah KPK itu di bawah polisi, di bawah kejaksaan, di bawah DPR bahkan. Sekarang, persepsi publik kepada KPK itu karena ada beberapa hal, perubahan undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, menjadi Undang-Undang 19 Tahun 2019. Itu memengaruhi turunannya di banyak hal, ya ASN, kode etik dan lain sebagainya," kata Johan Budi.
Dia juga melihat kondisi yang sekarang ini berat sekali untuk memperbaiki KPK. Dia menggarisbawahi mengenai koordinasi egosektoral dan arah loyalitas.
"Karena saya mendengar secara langsung yang terjadi dari pimpinan KPK ketika rapat. Kalau teman-teman dengerin di komisi III itu dia mengeluh ya, mengenai koordinasi yang egosektoral, tidak jalan lah, kemudian juga soal loyalitas penyidik," kata Johan
Streaming