Maruarar Upayakan Rumah untuk Anggota TNI-Polri

Jakarta: Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman memprogramkan pembangunan 5 juta unit rumah dari tanah hasil sitaan tindak pidana korupsi. Rumah tersebut tidak hanya untuk rakyat kecil, namun juga anggota TNI-Polri.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan dirinya akan bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan rumah bagi rakyat kecil dan prajurit.

"Ya, pasti. Kita akan ketemu dengan Menteri BUMN karena banyak juga aset-aset seperti dari mungkin PTP, PT Kereta Api. Saya juga akan berencana bertemu dengan Panglima TNI, karena kita juga ingin membangun rumah untuk prajurit yang belum punya tanah dan rumah," kata Maruarar di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan dikutip Rabu, 23 Oktober 2024.

Begitu pula anggota kepolisian dan pegawai negeri, dipastikan bisa mendapatkan rumah dari program 5 juta unit rumah tersebut. Maruarar mengatakan pegawai negeri masih banyak yang belum punya rumah.

"Nanti kita bisa bikin skema jangka waktu yang panjang. Kalau pegawai itu kita bisa bikin nanti panjang untuk cicilannya dan bisa dari gajinya gitu," ungkap politikus Gerindra itu.
 

Baca juga:  Setelah Kejagung, Menteri Perumahan akan Sowan ke KPK

Skema potong gaji ini akan diterapkan kepada anggota TNI-Polri, pegawai BUMN, dan pegawai negeri. Namun, terkait rakyat kecil yang tidak memiliki gaji, Maruarar mengaku masih mengkaji.

"Kita akan mencari formulanya yang tepat seperti pedagang-pedagang atau yang informal sifatnya," ujar dia.

Lebih lanjut, ketika ditanya terkait lokasi pembangunan rumah, Maruarar belum bisa memastikan. Dia akan berkoordinasi dengan Kejaksaan RI, BUMN, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait lahan pembangunan.

"Kedua, saya juga akan bertemu dengan BPS (Badan Puat Statistik) karena dari BPS yang punya data di mana tempat orang-orang miskin berada tepatnya dan yang padat sehingga kita bisa buat gini. Saya juga akan minta tolong nanti kepada para arsitek-arsitek terbaik Indonesia untuk membuat suatu desain yang baik, yang layak huni, ekosistem yang baik, ada tamannya bagi masyarakat kita, masyarakat keci," tutur dia.

Di samping itu, eks politikus PDIP ini juga memastikan akan mengundang semua stakeholder yang berhubungan dengan perumahan. Guna mendengarkan saran dan kritikan terkait pembangunan rumah untuk rakyat tersebut.

Sebelumnya, Maruarar sowan ke Gedung Kejaksaan Agung bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Pertemuan mereka membahas pengadaan lahan untuk membangun 5 juta unit rumah bagi rakyat kecil. Pasalnya, Kejagung banyak menyita aset tanah hasil tindak pidana korupsi.

“Kita harus bergerak cepat dan mencari solusi untuk dapat memanfaatkan lahan-lahan sitaan dari para koruptor yang dapat dipergunakan oleh rakyat sebagai tempat tinggal. Lahan-lahan tersebut banyak yang berada di wilayah strategis seperti Jabodetabek,” ujar Maruarar, Selasa, 22 Oktober 2024

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa program membangun 5 juta unit rumah bagi masyarakat itu membutuhkan dukungan bersama agar dapat terlaksana dan tercapai sesuai target. Salah satunya, Korps Adhyaksa karena menaungi beberapa tanah sitaan negara.

"Oleh karenanya, kami akan sinergikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tanah-tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan rakyat. Tentunya hal itu memerlukan mekanisme dan waktu dalam pengerjaannya,” kata Jaksa Agung.