Atasi Kemacetan, Kepala Daerah Diminta Serius Garap Transportasi Massal

Nusantara: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para kepala daerah untuk memikirkan alternatif transportasi massal di kota masing-masing, terutama yang mulai rawan dengan kemacetan. Sebab dampaknya selain pada polusi udara, macet juga mengakibatkan kerugian ekonomi.

Namun, Presiden meminta agar kepala daerah siap dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing bila ingin membangun armada transportasi massal dengan teknologi tinggi.

Dia jelaskan, anggaran per satu kilometer MRT butuh Rp1,1 triliun di 2014, dan menjadi Rp2,3 triliun per satu kilometer di 2024. APBD harus siap untuk mengkover biaya operasional.

Untuk MRT Jakarta, tiap tahun APBD keluar Rp800 miliar untuk menutup biaya MRT. Jokowi menghitung, kira-kira kalau semua jalur MRT nanti selesai kira-kira APBD harus keluar Rp4 triliun.

"Ada gubernur, bupati, walikota yang sanggup membangun MRT? Tunjuk jari? Bali? Hati-hati, hitungannya hati-hati. Mungkin bisa membangunnya, tapi operasionalnya juga tidak kecil. APBD-nya siap?" tanya Jokowi, saat memberi pengarahan kepada Kepala Daerah Seluruh Indonesia, di IKN, Selasa, 13 Agustus 2024.

Sedangkan biaya LRT untuk Bekasi ke Cibubur, biaya per kilometernya Rp700 miliar. Sementara untuk kereta cepat, anggaran biaya per kilometernya mencapai Rp780 miliar.

Tetapi apabila tidak ada MRT, LRT, dan kereta cepat, uang yang hilang tiap tahun akibat kemacetan kendaraan bermotor mencapai Rp65 triliun.

"Kalau Jabodetabek mungkin sudah di atas Rp100 triliun. Pilih mana, pilih dibelikan MRT, LRT, kereta cepat, atau uangnya hilang karena kemacetan setiap tahun lebih dari Rp100 triliun? Semua kota utamanya harus mulai menghitung ini," pinta Jokowi.
 

Kereta tanpa rel di IKN lebih murah

Sedangkan di IKN, dibangun autonomous rail transit yang memang lebih murah, karena tanpa rel, melainkan memakai magnet. Per unitnya, untuk tiga gerbong harganya kurang lebih Rp74 miliar per kilometer. Biaya operasional per bulan hanya Rp500 juta.

"Kota-kota yang mulai macet, saya lihat tidak hanya di Jawa. Di luar Jawa pun sudah mulai macet. Mulai harus dipikirkan transportasi massalnya apa," kata Jokowi.

Apabila APBD-nya tidak siap, maka pemerintah daerah harus mencari modal investasi. Tapi dia akui untuk menarik investasi, membangun kepercayaan menjadi hal yang paling sulit.

"Kalau percaya di daerah saya, di provinsi saya, di kota saya, di kabupaten saya punya potensi, keunggulan, tapi kok tidak datang investor, itu tolong dievaluasi. Pasti ada yang tidak benar, ada yang perlu diperbaiki," kata Jokowi.