Brunei Berminat Investasi di IKN untuk Sektor Hunian

Jakarta: Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) Agung Wicaksono mengatakan, IKN kembali mendapatkan negara investor baru yaitu dari Brunei Darussalam.

Agung menyampaikan, telah masuk Letter of Intent (LoI) melalui Konsorsium Investor Bandar Seri Begawan, yang dipimpin oleh adik dari Sultan Brunei, Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Rakiah.

"Konsorsium internasional ini menghadirkan perusahaan, bukan hanya dari Brunei, tapi juga Arab Saudi. Mereka berpengalaman di Mesir membangun ibu kota di Mesir dan berminat berinvestasi untuk sektor hunian dan telah menyampaikan LOI," kata Agung pada konferensi pers paparan update Groundbreaking 4 Ibu Kota Nusantara, Selasa, 16 Januari 2024.

Sebagai tahap pertama dari investasi, dia katakan, estimasi nilainya masih perlu dihitung. Tapi paling tidak sekitar Rp4,5 triliun sampai Rp7 triliun untuk tanah pembangunan dan sebagainya, tergantung dari studi kelayakan.

"Nanti ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tapi ini menunjukkan minat internasional terus hadir. Presiden Jokowi sangat dihormati di mata negara," kata Agung.

Kehadiran Brunei Darussalam sangat penting karena di Pulau Kalimantan di tempat Ibu Kota Nusantara akan ada tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kolaborasi tiga negara ini akan berperan penting mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat baru pertumbuhan ekonomi.

Dia menjabarkan lebih rinci, investasi sektor hunian oleh konsorsium Brunei akan terdiri dari dua jenis, baik berupa rumah tapak, maupun juga yang sifatnya adalah apartemen atau rumah susun.

"Ini dua area yang diminati mereka di dalam LoI nya. Nanti akan kami tindaklanjuti. Kami mengundang mereka ke IKN, tapi mepet dengan agenda pernikahan 10 hari. Jadi kami mengundang mereka untuk datang kesempatan selanjutnya," kata Agung.

Sampai hari ini telah masuk sebanyak 345 LoI secara total, dengan 60 persen adalah dari domestik. Sedangkan dari investor asing adalah sisanya yaitu sekitar 40 persen.

Negara investor terbanyak masih dari Singapura, Jepang kemudian Malaysia, Tiongkok, dan Korea. "Ini tambahan kemarin dari Brunei itu adalah Brunei dan Saudi karena mereka satu konsorsium internasional," beber Agung.

Baca juga: Jokowi Tawarkan Investasi IKN pada Konsorsium Investor Brunei
 

Kesepakatan investasi yang sudah berproses

Sedangkan dari LoI tersebut, lanjut Agung, kesepakatan investasi yang telah berproses antara lain untuk hunian. Tiongkok sudah berproses selesai studi kelayakannya atau feasibility studies.

Kemudian saat ini sedang dilakukan evaluasi studi kelayakan untuk memastikan betul-betul layak. "Nantinya akan ada tender akan ada pemilihan terhadap investor ini untuk memastikan yang terbaik," beber dia.

Demikian juga kelanjutan LoI dari Malaysia yang sudah berproses. Total nilai investasi yang telah direalisasikan sebesar Rp41,4 triliun.

Agung juga membenarkan, total LoI yang diterima sudah lebih dari kebutuhan investasi IKN untuk kawasan inti 1A sekitar Sumbu Kebangsaan.

"Tapi apakah ini melebihi kebutuhan kita tentu harus dievaluasi satu per satu? Yang penting untuk 2024, kebutuhannya yang dibangun adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), terutama kawasan inti 1A KIPP 1A sekitar sumbu kebangsaan ini yang akan diperlukan untuk bagaimana pemerintahan akan dimulai di 2024 dengan upacara 17 Agustus," kata Agung.