Sebaran Wilayah Rawan Konflik Pemilu 2024 Masih dalam Proses Pemetaan

Jakarta: Polri masih memetakan sebaran wilayah yang menjadi rawan terjadinya konflik saat pemilihan umum (Pemilu) 2024, baik pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pemetaan diperlukan agar gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bisa diantisipasi.

"Sebaran indeks kerawanan politik yang dilakukan oleh Polri nanti akan kita sampaikan ya. Tentu itu ada kaitannya dengan antisipasi yang akan kita lakukan. Tujuannya adalah bagaimana pemilu ini berlangsung dalam keadaaan aman, tertib dan tentunya damai," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Agustus 2023.

Ramadhan mengatakan Polri membuat operasi dengan sandi Operasi Mantap Brata mengamankan Pemilu 2024. Operasi disusun dengan komprehensif melibatkan beberapa personel.

"Baik personel Mabes Polri dan polda jajaran. Nanti akan dibentuk satgas-satgas termasuk daerah-daerah satgas, maka Mabes Polri melalui Sops (Staf Operasional) Polri saat ini sedang menyusun rencana Operasi Mantap Brata," ujar Ramadhan.

Menurut dia penyusunan itu nantinya meliputi jumlah personel, kekuatan, metode dan lainnya. Rincian itu akan tertuang dalam rencana operasi (renops).

"Nanti setelah renopsnya jadi kami akan sampaikan secara lengkap," tutur jenderal bintang satu itu.

Korps Bhayangkara menggelar Operasi Mantap Brata 2023-2024 untuk mengamankan Pemilu 2024 selama 211 hari. Operasi ini melibatkan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri guna mengantisipasi ancaman terorisme.

Selain Densus, satuan kerja yang dilibatkan lainnya adalah Bareskrim Polri, Baintelkam Polri, Baharkam Polri, Korbrimob Polri, Slog Polri, Divhumas Polri, DivTIK Polri. Kemudian, Divpropam Polri, Divhubinter Polri, Srena Polri, Itwasum Polri, Korlantas Polri, Pusdokkes Polri, dan satker lainnya.