Pemerintah Diminta Siapkan Langkah Strategis Pengendalian Karhutla

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam mengendalikan dampak bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Langkah antisipasi ini dinilai krusial menyusul adanya proyeksi musim kemarau yang jauh lebih kering sepanjang tahun 2026.

“Pastikan perlindungan bagi warga dari dampak karhutla selalu siap, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil/menyusui, warga dengan penyakit komorbid, dan penyandang disabilitas,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, dilansir Antara, Sabtu, 6 Juni 2026.
 

Puan mendorong kementerian dan instansi terkait untuk segera membangun pos perlindungan udara bersih yang dilengkapi dengan filtrasi partikulat memadai di kawasan padat penduduk, sekolah, dan posyandu. Menurutnya, pemerintah juga wajib menerapkan protokol otomatis yang cepat dalam memberikan rekomendasi aktivitas harian warga begitu Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) melampaui ambang batas aman.

Guna mencegah beban ekonomi baru di tingkat rumah tangga, politikus PDI Perjuangan ini meminta jaminan agar seluruh biaya pengobatan warga yang terdampak infeksi saluran pernapasan akibat kabut asap ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan. Puan juga menginstruksikan pemaksimalan fasilitas kesehatan di seluruh daerah terdampak.

“Stok obat inhalasi harus selalu siap, oksigen portabel tersedia di puskesmas dan klinik keliling, dan distribusikan masker berstandar SNI dengan prioritas balita, ibu hamil, dan lansia,” tegas Puan.

Lebih lanjut, Puan meminta armada water bombing dan infrastruktur pemadaman api diperbanyak di lapangan. Ia juga menekankan perlunya disiapkan moda transportasi udara khusus untuk evakuasi medis di wilayah-wilayah terpencil yang terisolasi akibat jarak pandang darat yang memburuk.

“Siagakan juga moda udara untuk evakuasi medis di lokasi terpencil saat jarak pandang darat tidak memenuhi syarat dan perbanyak infrastruktur pemadaman api, terutama armada water bombing,” imbuhnya.


Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Dok. Antara.

Di sisi lain, mantan Menko PMK ini mengingatkan daerah untuk segera menyediakan kanal pelaporan cepat yang mengintegrasikan layanan dinas kesehatan dan BPBD setempat. Sinergi ini diperlukan agar keluhan warga mengenai kebutuhan oksigen darurat atau evakuasi medis bisa segera direspons tanpa birokrasi yang berbelit.

“Setiap keterlambatan distribusi layanan dasar seperti masker standar, obat, dan air bersih harus segera ditindaklanjuti dengan tenggat perbaikan yang jelas. Karhutla memang merupakan krisis yang menguji koordinasi maka diperlukan sinergi dari semua stakeholder terkait,” ucap Puan.

Respons keras parlemen ini menyusul rilis data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang mencatat total luasan lahan terbakar di Provinsi Riau sepanjang periode 1 Januari hingga 1 Juni 2026 telah menembus angka 15.031,58 hektare.

Sebagai langkah taktis menghadapi situasi yang kian mengkhawatirkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau menyatakan sebanyak 11 kabupaten/kota di Bumi Lancang Kuning kini telah resmi menetapkan status siaga darurat karhutla.