Purbaya: Desain KEK Keuangan di Bali Berkiblat ke Dubai

Jakarta: Pemerintah terus meracik berbagai kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas pasar keuangan sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu inisiatif terobosan yang tengah dimatangkan adalah pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor keuangan atau Financial Center di Bali.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis kekhawatiran sejumlah pihak yang menganggap kawasan tersebut hanya akan menjadi surga pajak atau tax haven, pemerintah menegaskan bahwa KEK sektor keuangan ini dirancang untuk menjadi magnet penarik modal asing atau capital inflow guna membiayai proyek-proyek strategis di sektor riil.

"Yang akan kita buat konsepnya menyerupai di Dubai. Lahan sekitar 100 hektare akan dijadikan kawasan ekonomi khusus dengan pemberlakuan sistem hukum common law. Modal dari luar negeri bisa masuk tanpa dikenakan pajak di titik tersebut," ungkap dia di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Kamis, 7 Mei 2026.

Purbaya mengatakan aliran dana jumbo yang akan masuk nantinya ke KEK tersebut tidak akan dibiarkan mengendap. Investor diproyeksikan akan memutar dananya untuk mencari imbal hasil atau return melalui investasi di berbagai sektor produktif maupun sektor riil lainnya di luar kawasan tersebut.

"Uang di situ akan bisa dipakai investasi di proyek Nusantara yang banyak dan return-nya bagus," kata Purbaya.

Ia mengatakan hal tersebut akan menciptakan sumber pembiayaan pembangunan baru yang lebih berkelanjutan dan lebih kuat.

(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Optimis pertumbuhan PDB terus meningkat

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga merespons pandangan skeptis sejumlah ekonom terkait pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada Kuartal I yang dianggap hanya ditopang oleh faktor musiman dan stimulus jangka pendek.

Pemerintah menegaskan bahwa perhitungan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan metode tahunan secara otomatis telah meminimalisasi pertumbuhan jangka pendek.

Purbaya juga menegaskan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen saat ini murni merupakan hasil dari kebijakan yang proaktif dari pemerintah.

"Pemerintah tidak bisa hanya berdiam diri. Justru menjadi tugas kami bersama Bank Indonesia, LPS, dan OJK untuk terus memberikan stimulus agar ekonomi tumbuh lebih cepat. Segala upaya ini dilakukan secara optimal demi menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secepat-cepatnya," pungkasnya.