Peninjauan pelaksanaan BSPS di Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Foto: Dok. Istimewa.
Bedah Rumah Kabupaten Bandung jadi 3.235 Unit
Fachri Audhia Hafiez • 26 July 2026 18:31
Bandung: Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk ribuan warga bergulir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bantuan ini dinilai penting untuk memberikan kenyamanan bagi rakyat.
"Melihat kebahagiaan masyarakat penerima manfaat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa rumah yang layak bukan hanya bangunan fisik. Rumah yang baik dapat menghadirkan rasa aman, kenyamanan, dan harapan baru bagi sebuah keluarga," kata anggota Komisi IV DPR, Rajiv, usai meninjau pelaksanaan BSPS di Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Minggu, 26 Juli 2026.
Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kabupaten Bandung memperoleh alokasi BSPS sebanyak 3.235 unit rumah pada 2026. Jumlah ini tersebar di 31 kecamatan dan 196 desa.
Angka ini melonjak tajam dibanding alokasi 2025 yang hanya 35 unit. Sementara itu, Jawa Barat mendapat alokasi terbesar secara nasional, yakni 46.817 unit.
Rajiv menegaskan besarnya alokasi bantuan harus diiringi pengawasan ketat di lapangan agar tepat sasaran dan terjaga kualitasnya.
"Peningkatan alokasi ini merupakan kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Bandung. Tugas kami selanjutnya adalah mengawal agar bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan dan pembangunan rumah dilakukan dengan kualitas yang baik," kata Rajiv.
Peninjauan pelaksanaan BSPS tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam kesempatan itu, Rajiv memberikan bantuan pribadi sebesar Rp20 juta per unit rumah untuk 17 penerima manfaat sebagai dana tambahan dari stimulan pemerintah.
"Pemerintah sudah memberikan bantuan melalui program BSPS. Saya juga akan menambahkan bantuan secara pribadi sebesar Rp20 juta untuk masing-masing rumah agar kualitas pembangunannya semakin baik dan manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal," ujar Rajiv.

Anggota Komisi IV DPR, Rajiv, meninjau pelaksanaan BSPS di Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Foto: Dok. Istimewa.
Selain program perumahan, Rajiv berjanji memperjuangkan program aspirasi budidaya tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program pemberdayaan ekonomi tersebut disiapkan untuk membuka peluang usaha baru bagi warga Desa Cilampeni dan sekitarnya.
"Kami akan memperjuangkan program aspirasi budidaya tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Harapannya, masyarakat tidak hanya memiliki rumah yang lebih layak, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga," lanjut Rajiv.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan warga membutuhkan pendekatan menyeluruh dengan mengombinasikan kelayakan hunian dan kemandirian ekonomi.
"Rumah yang layak memberikan rasa aman, sedangkan peluang usaha memberikan kemandirian. Keduanya harus diperjuangkan bersama agar taraf hidup masyarakat benar-benar meningkat," kata Rajiv.