Purbaya Ungkap Alasan Presiden Sampaikan Langsung KEM-PPKF

Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 di DPR.

Purbaya menjelaskan, APBN tahun depan disusun berdasarkan program-program prioritas Presiden mulai dari ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kondisi ini disebut berbeda dengan penyusunan APBN pada tahun-tahun sebelumnya.

"Jadi approach-nya betul-betul approach, pendekatan pembangunan Bapak Presiden. Jadi beda dengan sebelum-sebelumnya," kata dia dalam Top Economy Metro TV, Selasa, 26 Mei 2026.

Purbaya mengatakan, setelah program prioritas Presiden, barulah anggaran dialokasikan untuk program-program lain. Maka dari itu, penyampaian KEM-PPKF dan RAPBN 2027 disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo sebagai Kepala Negara.

"Kalau begini yang paling paham kan menyampaikan Bapak Pres bukan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan cuma alat untuk menjalankan program tersebut," ungkap Purbaya.

(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Defisit APBN tetap dijaga

Pendapatan negara dalam RAPBN 2027 ditargetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40 persen dari PDB. Sementara belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62-14,80 persen dari PDB dengan defisit pembiayaan berada di level 1,80-2,40 persen dari PDB.

Purbaya memastikan, pemerintah akan menjaga defisit anggaran sesuai target yang ditetapkan. Apalagi dengan peringatan dari lembaga pemeringkat internasional, ia menegaskan pemerintah tidak akan melampaui batas defisit yang diatur dalam Undang-Undang, yaitu sebesar tiga persen dari PDB.

"Kita tahu lagi diincar sama lembaga pemeringkat dunia, Moodys, S&P, Fitch, dan lain-lain. Salah satu acuan mereka adalah defisitnya lebih dari tiga persen apa enggak, itu dianggap level yang prudent," ujarnya.

"Otomatis kita dalam masa perubahan seperti ini kita enggak akan membuat keributan dengan melewati defisit di atas tiga persen. Jadi kita atur antara 1,8 sampai 2,4 persen, itupun masih kita akan diskusikan. Tapi kita yakin kita bisa tekan ke yang lebih rendah untuk memberikan pesan bahwa kita memang menjalankan kebjakan fiskal yang prundent," lanjut Purbaya.