Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban kecelakaan KA Bekasi. Foto: Metro TV/Aris Setya
Usai Komunikasi dengan Dasco, Presiden Prabowo Tinjau Korban Kecelakaan KA dan Gelontorkan Rp4 Triliun
Siti Yona Hukmana • 30 April 2026 09:44
Jakarta: Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menghubungi Presiden Prabowo Subianto pada Senin malam, 27 April 2026. Kepala negara dihubungi usai ia meninjau langsung lokasi kecelakaan KRL Commuter Line dan Kereta Rel Diesel (KRD) jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi.
Dasco melalui sambungan telpon langsung menyampaikan situasi korban, Kemudian, adanya aspirasi yang disampaikan Wali\ Kota Bekasi Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono dan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri terkait pembangunan jembatan layang (flyover) di perlintasan kereta api dan pos penjagaan, serta kondisi sarana perkeretaapian seperti minimnya palang pintu perlintasan kereta.
Menurut Pras, Dasco langsung menyampaikan kepada Presiden terkait dengan adanya aspirasi yang diterima oleh Pimpinan DPR tersebut. Sehingga Presiden langsung merespon cepat dengan menjenguk korban kecelakaan kereta api di RSUD Kota Bekasi serta respon cepat pemerintah yang langsung menyiapkan anggaran Rp 4 Triliun untuk Perbaiki 1.800 Perlintasan Kereta di Pulau Jawa.
“Wakil ketua DPR RI, Pak Dasco langsung menghubungi bapak Presiden pada malam adanya insiden kecelakaan KA Di Bekasi, Dari hasil komunikasi tersebut akhirnya Bapak Presiden langsung meninjau korban dan menyiapkan anggaran perbaikan sarana perkeretaapian," kata Mensesneg, Prasetyo Hadi dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis, 30 April 2026.
Prasetyo Hadi menyebut Presiden sudah memberikan arahan langsung agar korban kecelakaan kereta di Bekasi ditangani maksimal. Selain itu, Presiden menyoroti aspek teknologi serta kondisi sarana perkeretaapian, serta langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Sebelumnya, Pemerintah memastikan proyek pembangunan jembatan layang (flyover) di perlintasan kereta api akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ada sekitar 1.800 titik lintasan seperti ini, saya kira sejak zaman Belanda, dan saya sudah perintahkan segera diperbaiki semua,” kata Prabowo di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi pada Selasa, 28 April 2026.
.jpg)
Kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Istimewa
Prabowo menuturkan, pemerintah tengah menyiapkan langkah perbaikan menyeluruh, termasuk opsi penambahan penjagaan maupun sistem pengamanan lainnya di setiap titik rawan. Bentuknya bisa pos jaga atau lainnya. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran besar yang difokuskan pada peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian.
“Kami perhitungkan hampir Rp 4 triliun demi keselamatan. Ini sangat penting dan perlu. Sekarang saatnya sudah perlu perbaikan, sudah berapa puluh tahun belum dilaksanakan, jadi sekarang dilaksanakan," ujar Prabowo.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Dasco sempat menyampaikan upaya penyelesaian masalah jangka panjang dengan mengusulkan percepatan pembangunan flyover Bulak Kapal di Bekasi yang sebelumnya terhambat anggaran.
Dasco langsung menghubungi Presiden untuk mengoordinasikan usulan pembangunan flyover di perlintasan sebidang di Bekasi sebagai respon cepat pasca terjadinya kecelakaan maut kereta api.
Presiden Prabowo kemudian menyetujui Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp200 miliar hingga Rp220 miliar dari total kebutuhan Rp250 miliar, dengan target penyelesaian empat hingga enam bulan.
“Saya sudah menyampaikan hal ini kepada Pak Presiden dan minta supaya diberikan Bantuan Presiden agar flyover bisa terealisasi. Dan Pak Presiden Alhamdulillah sudah menyetujui Banpres sebesar Rp 200 miliar,” kata Dasco kepada wartawan.
Di samping itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono mengaku mendapat arahan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk membuat surat guna mempercepat pembangunan flyover di Bulak Kapal. Hal itu dilakukan usai insiden kecelakaan maut di Stasiun Bekasi Timur. Surat tersebut dipastikan akan disiapkan segera mungkin. Sehingga, proses percepatan pembangunan dapat diselesaikan sekitar enam bulan.
"Pak Dasco Wakil Ketua DPR memastikan akan ada proses percepatan. Saya yakin kalau ada uangnya 6 bulan harusnya sih selesai," kata Tri.