Ketua DPR Puan Maharani. Tangkapan layar.
Ketua DPR Harap KEM-PPKF 2027 Jadi Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas
Whisnu Mardiansyah • 20 May 2026 11:01
Jakarta: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menyampaikan sejumlah catatan penting terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Puan berharap KEM-PPKF tahun anggaran 2027 mampu menjadi fondasi bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
"Pertumbuhan menciptakan lapangan kerja, penghasilan rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, memperkuat daya saing serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Puan dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 dalam Rangka Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Puan Maharani menjelaskan asumsi makro dan arahan fiskal yang tertuang dalam KEM-PPKF bakal memberikan sinyal penting bagi investor, pelaku dunia usaha, pemerintah daerah, serta para pemain pasar. Dokumen ini juga dinilai menjadi penentu ruang gerak perekonomian nasional pada 2027.
Puan menegaskan, seluruh isi KEM-PPKF 2027 senantiasa menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat diharapkan dapat merasakan langsung manfaat dari pembangunan nasional, sehingga kehidupan rakyat kian mudah dan sejahtera.
"Kehadiran Bapak Presiden dalam menyampaikan KEM-PPKF tahun 2027 tentu saja akan menjadi momentum yang penting dan strategis untuk menegaskan bahwa rancang bangun APBN tahun 2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia," tuturnya, Senin, 19 Mei 2026.

Presiden Prabowo Subianto di Rapat Paripurna DPR, Rabu, 20 Mei 2026. Tangkapan layar
Puan menekankan kehadiran Presiden tidak hanya dinanti peserta sidang, melainkan ditunggu seluruh rakyat Indonesia. Pasalnya, rancang bangun APBN 2027 kelak dapat menjadi satu fondasi bagi kerangka ekonomi makro maupun pokok-pokok kebijakan fiskal negara.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR RI pada Rabu, 20 Mei 2026, yang bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Momen ini menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, penyampaian KEM-PPKF dilakukan langsung oleh Presiden di sidang paripurna DPR.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden ingin memanfaatkan momentum Hari Kebangkitan Nasional untuk menyatukan pandangan seluruh elemen bangsa dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.
Selain agenda penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027, DPR juga membahas laporan Badan Legislasi terkait Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Sejumlah rancangan undang-undang yang menjadi prioritas mencakup sektor lingkungan hidup, pendidikan, keamanan siber, hingga perumahan rakyat.