Cianjur Kekurangan 1.100 Guru SD dan SMP

Cianjur: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur mencatat kekurangan sekitar 1.100 guru untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan untuk menutupi kekurangan tenaga pengajar tersebut.

"Faktor yang paling tinggi karena banyak yang pensiun, meninggal dunia, atau pindah ke daerah lain, sehingga secara keseluruhan tetap memerlukan tambahan tenaga pendidik dan kependidikan," kata Kepala Disdikpora Cianjur Ruhli Solehudin, dilansir dari Antara, Selasa, 30 Juni 2026. 

Ruhli mengatakan jumlah guru yang ada saat ini mencapai sekitar 11.000 orang. Para guru tersebut berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 

Hingga saat ini pengangkatan PNS dan PPPK memerlukan regulasi tertentu. Pihaknya berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Bagian Organisasi untuk mengajukan kebutuhan.

Pihaknya meminta seluruh satuan pendidikan untuk memberdayakan pegawai di lingkungan satuan pendidikan karena pengangkatan ASN merupakan kewenangan pusat. Sedangkan daerah hanya dapat memetakan dan mengajukan sesuai kebutuhan.

Kekurangan guru saat ini berdampak pada optimalisasi kegiatan belajar mengajar (KBM) yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut juga turut mengganggu upaya menjaga kualitas dan mutu di satuan pendidikan.

"Kami tidak dapat mengangkat tenaga honorer, sedangkan di lapangan tenaga pendidik sangat dibutuhkan karena setiap waktu ada yang pensiun, meninggal dunia, dan perpindahan, sehingga ini harus ada solusi dari pemerintah di daerah hingga pusat," ungkap Ruhli.


Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Ruhli Solehudin. ANTARA-Ahmad Fikri.

Tidak hanya kekurangan tenaga guru yang mencapai lebih dari seribu orang, pihaknya juga menghadapi kendala dalam mengejar target perbaikan ruang kelas. Lebih dari seribu ruang kelas rusak belum dapat diperbaiki secara optimal karena keterbatasan anggaran APBD setiap tahunnya.

Ia mengungkapkan berbagai upaya dilakukan, termasuk menggali dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat serta perusahaan-perusahaan di Cianjur. Bantuan tersebut diarahkan untuk pembangunan ruang kelas di wilayah yang membutuhkan.