Uni Eropa Desak Israel Hentikan Proyek Permukiman E1 di Tepi Barat

Brussels: Uni Eropa mendesak Israel untuk segera menghentikan proyek permukiman E1 di wilayah pendudukan Tepi Barat, memperingatkan bahwa langkah-langkah terbaru yang mendorong perluasan permukiman berisiko mengancam perdamaian serta stabilitas kawasan.

Dalam pernyataan resminya, Juru Bicara Komisi Eropa Anouar El Anouni menyebutkan bahwa publikasi batas waktu tender pembangunan 3.401 unit rumah dalam rencana E1, serta kemajuan pembangunan jalan yang dikenal sebagai Sovereignty Road, merupakan bentuk provokasi serius.

Dilansir dari Antara, Sabtu, 17 Januari 2026, Uni Eropa juga menyampaikan keprihatinan atas rencana pembangunan permukiman di kawasan Atarot dan Nahalat Shimon di Yerusalem Timur.

El Anouni menegaskan bahwa kebijakan permukiman Israel menjadi hambatan utama bagi perdamaian. Menurutnya, langkah tersebut berisiko memperburuk ketidakstabilan di Tepi Barat, memicu pemindahan ribuan warga Palestina, memecah wilayah Tepi Barat, serta mendorong aksi kekerasan lanjutan oleh pemukim.

Ia menambahkan bahwa perluasan permukiman yang terus berlanjut semakin melemahkan kelayakan solusi dua negara, dengan Yerusalem sebagai ibu kota masa depan bagi Israel dan Palestina.

Uni Eropa pun mendesak otoritas Israel untuk segera membatalkan perluasan permukiman yang dinilai ilegal menurut hukum internasional. Desakan ini disampaikan menyusul percepatan dan peningkatan persetujuan rencana permukiman baru di Tepi Barat, termasuk di Yerusalem Timur, dalam beberapa bulan terakhir.

Selain itu, Uni Eropa menyerukan agar Israel mematuhi kewajiban berdasarkan hukum internasional dan memastikan perlindungan bagi warga Palestina yang tinggal di wilayah pendudukan.

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Siprus Yunani Constantinos Kombos menyatakan melalui unggahan di platform media sosial X bahwa dirinya melakukan pembicaraan telepon dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas serta Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar.

Dalam percakapan tersebut, ketiganya menekankan pentingnya diplomasi untuk meredakan eskalasi, serta perlunya menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan.

Baca juga:  Paus Leo XIV: Warga Palestina Berhak Hidup Damai di Tanah Mereka Sendiri