Pemerintah Siapkan 500 Sekolah Terintegrasi Tahun Ini

Jakarta: Kepala Kantor Staf Kepresidenan, M. Qodari, menyampaikan Program Sekolah Terintegrasi yang akan bergulir pada tahun ini menyasar 500 sekolah untuk mempercepat peningkatan kualitas serta pemerataan layanan pendidikan di Indonesia.

"Program Sekolah Terintegrasi menargetkan 500 sekolah pada tahun 2026," kata Qodari dalam keterangannya di Jakarta, dilansir dari Antara, Senin, 9 Maret 2026.

Dia menjelaskan program yang dikoordinasikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tersebut dirancang untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih terpadu melalui pengelolaan sistem yang lebih terkoordinasi.

“Program ini bertujuan mengintegrasikan layanan pendidikan agar lebih efektif dan mampu mempercepat peningkatan kualitas pendidikan sekaligus memperluas pemerataan akses bagi masyarakat,” ujar Qodari.

Sekolah Terintegrasi adalah model pendidikan satu atap (PAUD hingga SMA/SMK) dalam satu manajemen dan kawasan, yang dirancang pemerintah untuk memeratakan mutu pendidikan, terutama bagi siswa prasejahtera. Konsep ini fokus pada integrasi fisik, kurikulum berkesinambungan, serta fasilitas vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.

Qodari mengatakan pemerintah tengah menyiapkan landasan hukum berupa Instruksi Presiden (Inpres) sebagai dasar pelaksanaan program tersebut. Regulasi ini diharapkan menjadi payung kebijakan untuk memastikan implementasi berjalan terarah dan selaras dengan target pembangunan pendidikan nasional.

"Landasan hukum sedang disiapkan dalam bentuk Instruksi Presiden," kata dia.


Ilustrasi Sekolah Rakyat. Dok. Metrotvnews.com

Dari sisi pendanaan, kata Qodari, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp60 triliun melalui skema Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Terintegrasi.

Dia menekankan implementasi program akan dilakukan secara bertahap dengan pendekatan kebijakan yang terpusat, sembari menyesuaikan dengan kesiapan regulasi dan pelaksanaan di lapangan.

“Pemerintah memastikan arah kebijakan tetap konsisten dengan target nasional untuk memperkuat tata kelola pendidikan dan menghadirkan sistem pendidikan yang lebih terintegrasi,” kata dia.

Melalui program ini, pemerintah berharap transformasi tata kelola pendidikan dapat berjalan lebih efektif sehingga kualitas pendidikan nasional meningkat dan akses pendidikan yang layak dapat dirasakan secara lebih merata di berbagai daerah.