Mesir dan Yordania Dukung Pembatasan Dagang Inggris terhadap Permukiman Israel

Kairo: Mesir dan Yordania menyambut langkah Inggris yang membatasi perdagangan terkait permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki seperti di Tepi Barat.

Kedua negara menyerukan tindakan internasional lebih lanjut untuk menghentikan ekspansi permukiman dan mempertahankan prospek solusi dua negara.

Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan pada Selasa kemarin bahwa keputusan Inggris melarang perdagangan barang dan layanan tertentu yang terkait dengan permukiman Israel merupakan langkah penting yang mencerminkan komitmen terhadap hukum internasional dan resolusi internasional terkait.

Menurut Kairo, kebijakan tersebut dapat membantu melawan aktivitas permukiman serta upaya menciptakan realitas baru di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur.

"Ekspansi permukiman yang terus berlanjut melemahkan kesatuan wilayah Palestina dan kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan layak," kata Kementerian Luar Negeri Mesir.

Mesir kembali menegaskan bahwa perdamaian yang adil dan langgeng membutuhkan diakhirinya pendudukan Israel serta pembentukan negara Palestina yang merdeka berdasarkan garis perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Kairo juga mendukung pernyataan bersama menteri luar negeri 12 negara yang menegaskan kembali komitmen terhadap solusi dua negara dan menguraikan langkah nasional maupun Eropa untuk membatasi perdagangan barang dari permukiman Israel.

Kedua belas negara tersebut adalah Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, Swedia, dan Inggris.

Mesir menyambut meningkatnya upaya internasional untuk menerjemahkan penolakan terhadap permukiman Israel ke dalam tindakan konkret dan mendesak negara lain mengambil langkah serupa.

Yordania Minta Konsekuensi Nyata

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi juga menyambut langkah Inggris. Ia mengatakan kebijakan tersebut menargetkan tindakan dan kebijakan Israel yang dianggap melanggar hukum serta memperkuat pendudukan dan mengancam solusi dua negara.

"Kami berterima kasih kepada pemerintah Inggris karena berdiri di pihak yang benar," kata Safadi dalam sebuah pernyataan.

Safadi juga mengapresiasi Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, dan Swedia yang menyatakan niat mengambil langkah serupa.

Ia juga mengakui tindakan yang sebelumnya telah diambil Irlandia, Spanyol, Belanda, Norwegia, Belgia, dan sejumlah negara lainnya.

Menurut Safadi, permukiman Israel, kekerasan terhadap warga Palestina, penyitaan lahan, perlakuan tidak manusiawi terhadap warga Palestina, serta pembatasan terhadap perekonomian Palestina tidak akan menghasilkan perdamaian maupun keamanan.

Ia juga memperingatkan adanya pelanggaran terhadap status quo historis dan hukum di situs-situs suci Muslim dan Kristen di Yerusalem.

"Hanya ada satu jalan menuju perdamaian yang adil dan langgeng yang menjamin keamanan bagi semua: mengakhiri pendudukan ilegal atas Palestina dan menerapkan solusi dua negara," ujar Safadi.

Safadi mendesak masyarakat internasional mengambil tindakan efektif untuk menghentikan kebijakan Israel yang dinilai merusak prospek perdamaian dan hak masyarakat di kawasan untuk hidup dalam keamanan.

"Pemerintah Israel harus menghadapi konsekuensi nyata atas kebijakan radikal dan pelanggaran hukum internasional," katanya.

Tekanan terhadap Permukiman Israel Meningkat

Pernyataan Mesir dan Yordania muncul di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap ekspansi permukiman Israel dan kekerasan di Tepi Barat.

Sebelumnya pada Selasa, menteri luar negeri 12 negara Barat mengumumkan pembatasan perdagangan terhadap barang dari permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Di hari yang sama, Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengumumkan larangan impor barang dari permukiman Israel di Tepi Barat. Ia mengaitkan kebijakan tersebut dengan apa yang disebutnya sebagai "pembersihan etnis" terhadap warga Palestina.

Menurut data Palestina, sejak pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkuasa pada akhir 2022, Israel telah menyetujui pendirian 104 permukiman baru dan 160 pos pertanian di Tepi Barat.

Komisi Kolonisasi dan Perlawanan Tembok Palestina mencatat 3.488 serangan oleh pemukim Israel di Tepi Barat selama paruh pertama 2026. Serangan tersebut menewaskan 17 warga Palestina dan menyebabkan 26 komunitas Badui serta komunitas penggembala seluruhnya atau sebagian mengungsi.

Komisi tersebut juga melaporkan pendirian 42 pos permukiman baru selama periode yang sama.

Berdasarkan data Palestina, sekitar 750.000 pemukim Israel tinggal di 194 permukiman dan 400 pos permukiman di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Tepi Barat mengalami peningkatan serangan pemukim dan operasi militer Israel di tengah perang Israel di Jalur Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023.

Israel menguasai Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, sejak 1967. Masyarakat internasional secara luas menganggap permukiman Israel di wilayah pendudukan tersebut ilegal berdasarkan hukum internasional, sementara Israel menolak posisi tersebut. (Razaqa Hariz)

Baca juga: Palestina Sambut Baik Pembatasan Dagang 12 Negara terhadap Permukiman Israel