Jaga Stabilitas dan Netralitas, Polri di Bawah Presiden Didukung

Jakarta: Posisi Polri tetap di bawah Presiden didukung. Sebab, hal itu untuk menjamin stabilitas keamanan nasional serta menjamin netralitas institusi.

"Kami mendukung agar Polri tetap terus di bawah Presiden langsung, tidak di bawah lingkup kementerian. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan netralitas institusi Polri," kata Ketua Umum (Ketum) SEMMI Kalimantan Tengah, Afan Safrian, melalui keterangan tertulis, Selasa, 3 Februari 2026.

Afan menjelaskan bahwa aspirasi tersebut merupakan upaya untuk merawat amanah reformasi 1998. Menurutnya, salah satu semangat reformasi adalah menciptakan institusi keamanan yang independen, profesional, dan berpihak sepenuhnya kepada kepentingan masyarakat.

"Masyarakat Indonesia menginginkan institusi keamanan yang independen, berpihak kepada masyarakat. Ini adalah catatan khusus yang harus kita jaga bersama demi masa depan demokrasi kita," ungkap Afan.

Selain itu, Afan menyampaikan SEMMI berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu strategis nasional. Hal itu dilakukan demi kedaulatan hukum di Indonesia. 

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut Polri lebih ideal berada di bawah Presiden. Pasalnya, Polri dihadapkan dengan geografis Indonesia yang begitu luas dan jumlah masyarakat yang banyak. 

“Kita memiliki 17.380 pulau dan apabila dibentangkan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, luas kita setara dari London sampai Moskow,” kata Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR dan Kapolda seluruh Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir dari Antara, Senin, 26 Januari 2026.

Ketua Umum (Ketum) SEMMI Kalimantan Tengah, Afan Safrian (kemeja putih). Foto: Istimewa.

Dengan posisi seperti itu, menurut Kapolri, akan sangat ideal apabila Polri berada langsung di bawah Presiden. Sehingga, kepolisian akan lebih maksimal dan lebih fleksibel dalam melaksanakan tugasnya.

Kapolri mengatakan kelembagaan Polri telah melalui berbagai perkembangan. Polri, kata dia, pernah berada di bawah kementerian, di bawah perdana menteri, dan tergabung dalam ABRI bersama TNI dengan tugas dan pendekatan yang lebih militeristik. Lalu, pascareformasi, Polri terpisah dari TNI.