Pramono: Kebijakan Gubernur Jakarta Pasti Berubah dan Disempurnakan

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut perubahan dan penyempurnaan kebijakan merupakan hal yang lumrah. Terutama dalam setiap pergantian kepemimpinan gubernur di Jakarta.

“Saudara-saudara sekalian, pasti ada yang berubah, pasti ada yang harus disempurnakan, pasti ada yang harus diselesaikan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 4 November 2026. 

Pramono mengatakan dirinya memilih untuk menjalankan ketiga aspek tersebut. Yakni melakukan perubahan, penyempurnaan, serta menyelesaikan persoalan yang belum tuntas dari kebijakan sebelumnya.

“Saya memilih tiga-tiganya dijalankan. Enggak mungkin enggak berubah,” ujar Pramono. 
 

Menurut Pramono, perubahan kebijakan diperlukan seiring perkembangan Jakarta yang kini memiliki posisi sebagai kota global. Ia menilai Jakarta perlu memiliki tolok ukur yang lebih luas dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah.

“Karena Jakarta sekarang ini ukurannya sudah sebagai kota global, maka benchmark-nya atau persaingannya atau perbandingannya, kalau Jakarta mau menjadi lebih baik membandingkannya tidak dengan yang ada di dalam negeri, tetapi di dunia,” tutur Pramono. 

Pramono mengatakan penilaian terhadap perkembangan Jakarta dapat merujuk pada sejumlah lembaga internasional yang melakukan pemeringkatan kota global.  Seperti pemeringkatan yang diterbitkan oleh Oxford Economics dan Kearney sebagai lembaga yang menjadi salah satu acuan dalam melihat posisi Jakarta di tingkat dunia.


DKI Jakarta. Foto: Medcom.id.

“Dan nanti November ini Kearney juga akan mengeluarkan hasil ranking-nya. Menurut saya itulah yang menjadi ukuran dari Jakarta sekarang ini,” kata Pramono.

Sebelumnya, dilansir dari Media Indonesia, Mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) menekankan pentingnya menjaga kesinambungan penataan ruang Jakarta meski terjadi pergantian kepemimpinan. Ia menilai pembangunan ibu kota harus berlandaskan perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan.

Foke menjelaskan penataan kota membutuhkan proses panjang yang mencakup aspek teknis, pertimbangan politik, hingga aspirasi masyarakat. Menurut dia, pergantian gubernur setiap lima tahun tidak semestinya menjadi alasan untuk mengubah arah pembangunan secara mendasar.