Ilustrasi Rokok Elektrik. Foto: Dok. Freepik
Mengapa Vape Diharamkan MUI? Ini Alasan dan Ketentuan Fatwanya
Angel Rinella • 11 November 2026 14:00
Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape hukumnya haram. Ketentuan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
Larangan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup kegiatan produksi dan perdagangan vape. MUI mempertimbangkan risiko kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaan perangkat tersebut untuk peredaran dan konsumsi narkotika maupun zat adiktif lainnya.
Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Aminuddin Yaqub menandatangani fatwa tersebut di Jakarta pada 6 November 2026 atau bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Penetapan ini juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.
Lantas, apa alasan MUI mengharamkan penggunaan vape? Simak penjelasannya.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh. Foto: Miftah/ MUI Digital
Mengapa Vape Haram Menurut MUI?
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan keputusan mengharamkan vape didasarkan pada dampak buruk yang ditimbulkan terhadap kesehatan dan lingkungan. MUI juga menilai perangkat rokok elektrik berisiko disalahgunakan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.Dalam fatwa tersebut, rokok elektrik dijelaskan sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber daya lain yang digunakan untuk memanaskan cairan hingga menghasilkan uap (aerosol) untuk dihirup. Cairan tersebut dapat mengandung sejumlah bahan, seperti nikotin, gliserin, dan penambah rasa.
Salah satu kandungan yang menjadi perhatian MUI ialah nikotin karena memiliki efek terhadap sistem saraf dan dapat menyebabkan ketergantungan. Penggunaan zat tersebut juga dinilai berisiko menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan tubuh.
Niam menjelaskan alasan penetapan hukum tersebut saat menyampaikan ketentuan dalam fatwa kepada MUI Digital, Senin, 9 November 2026.
"Menggunakan rokok elektrik/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Niam.
Baca Juga :
Indonesia Berpotensi Jadi Pusat Halal Dunia
Niam kemudian menjelaskan ketentuan kedua dan ketiga yang mengatur penyalahgunaan serta aktivitas perdagangan vape.
"Menyalahgunakan rokok elektrik/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik /vape hukumnya haram," kata Prof Niam.
Melalui penerbitan fatwa ini, MUI berharap masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku usaha, dapat memahami serta mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. MUI juga mengharapkan keputusan tersebut dapat mendorong upaya perlindungan kesehatan, menjaga kelestarian lingkungan, dan mencegah penyalahgunaan narkoba maupun zat adiktif lainnya.
Isi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Vape
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik/Vape memuat sejumlah ketentuan yang mengatur penggunaan hingga aktivitas perdagangan rokok elektrik.Dokumen yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026 atau 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah tersebut terdiri atas empat bagian, yakni ketentuan umum, ketentuan hukum, rekomendasi, dan ketentuan penutup.
Berikut isi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026:
Ketentuan Umum
Pada bagian pertama, MUI menjelaskan dua istilah yang menjadi dasar dalam penetapan fatwa, yaitu:- Rokok Elektronik/Elektrik atau Vape
Rokok elektronik dengan perangkat bertenaga baterai atau sumber daya lainnya yang dapat memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa sehingga menghasilkan uap (aerosol) untuk dihirup pengguna.
- Nikotin
Senyawa alkaloid yang secara alami terdapat dalam tanaman tembakau atau diperoleh melalui proses sintesis. Zat ini digunakan dalam rokok konvensional maupun rokok elektrik, memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan.
Baca Juga :
Ketentuan Hukum
Pada bagian kedua, MUI menetapkan tiga ketentuan hukum yang menjadi dasar larangan penggunaan dan aktivitas perdagangan rokok elektrik. Berikut ketentuannya:- Menggunakan rokok elektrik/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta untuk mencegah (sadd al dzariah) penggunaannya sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
- Menyalahgunakan rokok elektrik/vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
- Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik/vape hukumnya haram.
