Sindikat Pemalsuan SIM dan KTP di Koja Dibongkar, Polisi Tangkap 5 Orang

Jakarta: Polsek Koja membongkar sindikat pemalsuan SIM dan KTP di Kampung Mangga, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Lima orang tersangka ditangkap dalam penggerebekan pada Minggu, 8 November 2026, sekitar pukul 00.10 WIB.

"Berawal dari informasi terkait kegiatan mencurigakan di rumah milik tersangka RK, anggota Opsnal Polsek Koja melakukan penyelidikan dan penggerebekan. Ditemukan lima orang yang melakukan kegiatan selama tiga bulan tanpa hak membuat, mencetak, menerbitkan atau mendistribusikan KTP dan SIM," ujar Kapolsek Koja Kompol Andry Suharto dalam keterangan tertulis, Selasa, 10 November 2026.

Andry menjelaskan para tersangka berinisial RK, FFD, R, dan SS mengiklankan jasa pembuatan surat melalui WhatsApp Bisnis yang terhubung ke Facebook. Andry menyebut, pemesan berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.

"Customer memesan SIM atau KTP kepada keempat tersangka. Masing-masing tersangka membuat SIM atau KTP sendiri menggunakan aplikasi editing Pic Art, lalu di-print menggunakan komputer memakai kertas overlay," jelas Andry.

Andry menyebut hasil cetakan ditempelkan ke bahan PVC, dipotong dengan alat pemotong, dan dipres memakai alat press plastik. Ia menjelaskan, tersangka YPW bertugas mengirim dokumen tersebut melalui jasa pengiriman ke alamat customer.

"Customer mentransfer uang ke rekening tersangka. Harganya bervariasi, SIM A Rp600 ribu, SIM C Rp300 ribu, SIM BI Umum Rp1,1 juta, SIM BII Umum Rp1,4 juta, dan KTP Rp200 ribu," tegas Andry.


Ilustrasi penangkapan. Foto: Medcom.id.

Andry memerinci barang bukti yang disita, meliputi 129 SIM diduga palsu, 12 KTP diduga palsu, 8 handphone, satu CPU Acer, dua printer Epson, dua pemotong kartu, satu mesin laminating, dan satu rim PVC.

"Ada juga tersangka berinisial N yang masuk daftar pencarian orang. Ia berperan menyediakan perangkat komputer, mesin pres, alat pemotong kartu, serta mengajari para pelaku membuat dan mencetak SIM atau KTP," ujar Andry.

Andry menegaskan para tersangka dijerat Pasal 96 atau Pasal 96A UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menurutnya, tersangka juga dijerat Pasal 391 ayat (1) KUHP jo Pasal 20 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.