Streaming 
Cover Both Sides edisi 2 Tahun Prabowo-Gibran: Apa Kata Survei. Dok. Metro TV
Hasil Survei Kinerja Pemerintah: Masalah Utama dan Langkah Tindak Lanjut
Muhamad Marup • 22 October 2026 08:03
Jakarta: Hasil survei kepercayaan publik akan jadi bahan evaluasi pemerintah. Termasuk adanya penurunan signifikan pada Mei-Juli 2026 dari 72,2 persen menjadi 58,4 persen dari Poltracking Indonesia.
"Itu tentu angka-angka yang akan dijadikan bahan evaluasi dari pemerintah," ujar Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Kurnia Ramadhana, dalam program Cover Both Sides Metro TV, Rabu, 21 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, survei merupakan cerminan dari persepsi masyarakat. Menurutnya, penurunan berbarengan dengan adanya kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kepala BGN saat itu ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Barangkali dalam konteks itu persepsi masyarakat menurun kepada pemerintah," katanya.
Kurnia memastikan, pemerintah akan mencatat masukan-masukan masyarakat seiring dengan penurunan tersebut. Menurutnya, perbaikan-perbaikan program MBG, bahkan program prioritas lain seperti Koperasi Desa Merah Putih langsung dijalankan.
"Dan saya bisa jelaskan sederet perbaikan dari masukan-masukan masyarakat tersebut," ucap.
Harga Kebutuhan Pokok
.jpg)
Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Kurnia Ramadhana, dalam program Cover Both Sides. Dok. Metro TV.
Harga kebutuhan pokok mahal merupakan masalah yang paling disorot masyarakat berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia. Tidak hanya menempati posisi pertama, persentase 45,9 persen terpaut jauh dari masalah lapangan kerja (9,3 persen) di posisi kedua.
Menanggapi survei tersebut, Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Kurnia Ramadhana, menyebut kebijakan ketahanan pangan menjadi kunci mengatasi masalah tersebut. Kebijakan tersebut akan membuat stok pangan berlimpah, sehingga berimplikasi pada stabilisasi harga.
"Dan saat ini juga saya rasa Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional terus memantau operasi pasar, memastikan agar ada stabilitas harga, bahkan harga itu turun," terangnya.
Ia memastikan, pertanian menjadi salah satu fokus Presiden RI, Prabowo Subianto. Selain deregulasi pupuk dan insentif lainnya, rantai pasok hasil tani bisa diedarkan ke masyarakat melalui instrumen baru yaitu Koperasi Desa Merah Putih.
"Salah satu concern dari Presiden itu adalah aspek pertanian," sebutnya.
Sesuai Kebutuhan dan Masalah
.jpg)
Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago, dalam program Cover Both Sides. Dok. Metro TV.
Sementara itu, pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago, menilai, hasil survei kepercayaan publik dari berbagai lembaga survei harus dijawab pemerintah dengan program yang sesuai kebutuhan dan masalah masyarakat. Menurutnya, penting bagi pemerintah membaca secara lebih komprehensif data-data hasil survei tersebut.
"Masalah prioritas itu apa? Apakah betul pertahanan? Apakah betul persoalan ekonomi? Apakah betul persoalan hukum? Itu harus di-cross check, di-zoom dengan baik oleh pemerintah," tuturnya.
Ia mencontohkan, penindakan hukum di era Presiden Prabowo Subianto yang patut diapresiasi. Menurutnya, hal tersebut harus dibarengi kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
"Persoalan yang dihadapi Rakyat apa sebetulnya hari ini? Jangan-jangan adalah persoalan perut yang belum selesai, persoalan daya beli, soal harga sembako yang tidak terkendali misalnya atau masalah antrian BBM pertalite pertama yang tidak pernah selesai," lanjutnya.
Baca Juga :
2 Tahun Prabowo-Gibran: Apa Kata Survei?
"Misalnya masalah utamanya adalah ekonomi, kesenjangan, lapangan pekerjaan, daya beli, soal pajak. Tetapi, yang disibukkan pemerintah fokus ke persoalan pertahanan misalnya. Nah ini juga harus dievaluasi," paparnya.