Moeldoko Disebut Seperti Preman

Kepala Staf Presiden Moeldoko/Medcom.id/Kautsar.

Moeldoko Disebut Seperti Preman

Media Indonesia • 4 August 2023 18:04

Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dinilai seperti preman dengan mengingatkan akademisi Rocky Gerung agar tidak mengganggu Presiden Joko Widodo. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur berpendapat pernyataan Moeldoko bertentangan dengan sikap Presiden yang menanggapi kritikan Rocky dengan santai.

"Kenapa dia jadi bersikap seperti preman gitu? Bahkan cenderung memprovokasi warga dengan berlebihan dan tidak menunjukkan diri sebagai Kepala KSP (Kantor Staf Presiden)," kata Isnur saat dihubungi Media Indonesia, Jumat, 4 Agustus 2023.

Seharusnya, lanjut Isnur, Moeldoko dapat menunjukkan sikap yang senada dengan Jokowi atas kritikan Rocky. Sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko diingatkan bahwa konstitusi menjamin setiap orang untuk berekspresi dan berpendapat.

Isnur menilai pernyataan Moeldoko malah akan membuat suasana semakin gaduh. "Ini bahaya dalam konteks dia sebagai pejabat publik. Jadi Jokowi harus mengevaluasi sikapnya Moeldoko," ujarnya.

Moeldoko mengatakan dirinya bakal berdiri paling depan saat menanggapi kritikan Rocky terhadap Jokowi. Ia mengingatkan Rocky untuk tidak mengganggu Presiden. Menurut Moeldoko, kritik Rocky sudah dapat dikategorikan menyerang Presiden secara pribadi.

"Sungguh tidak bisa ditoleransi, enggak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Enggak bisa dibiarkan seperti ini," aku Moeldoko.

Rocky sendiri sebelumnya mengkritik Jokowi yang mondar-mandir ke Tiongkok untuk mempertahankan warisan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Rocky, Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri, bukan nasib rakyat. Rocky memilih diksi bajingan dalam kritiknya karena menilai Jokowi menjual negara ke pengusaha Tiongkok.

Menurut Isnur, kritik yang dilancarkan Rocky harusnya disikapi sebagai ekspresi warga negara. Setiap orang, lanjutnya, memiliki pilihan diksi yang berbeda dalam mengkritik pejabat.

"Warga negara mengumpat kepada pejabat publik adalah hal biasa. Dan ini adalah obrolan-obrolan di tengah masyarakat," pungkas Isnur.

(Tri Subarkah/MI)

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(M Sholahadhin Azhar)