Menko Polhukam Mahfud MD. Foto: Istimewa
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meyakini Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar tidak akan menjadi tersangka kasus korupsi. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada 2012.
"Sepengetahuan saya dan hasil nguping saya juga ke KPK, Cak Imin selama ini hanya menjadi saksi, dan menurut logika saya, kayaknya sih enggak mungkin jadi tersangka," ujar Mahfud usai acara penandatanganan nota kesepahaman bersama Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa, 3 Oktober 2023.
Eks Ketua MK itu menilai kasus yang melibatkan Cak Imin sudah lama terjadi. Jika terlibat, hal itu seharusnya dilakukan sejak dulu. Apalagi, KPK sendiri sudah menetapkan tersangka dari kasus tersebut.
"Dalam kasus yang sekarang tersangkanya sudah ada tiga katanya, masak tersangka baru susulan. Mestinya kalau pimpinan tertinggi, itu kan tersangka duluan, dalam logika itu. Logika hukum saya enggak paham kalau Cak Imin jadi tersangka, tapi kita lihat nanti," ungkap dia.
Mahfud mengatakan tidak ingin ikut campur lebih jauh dalam kasus itu. Mengingat KPK saat ini merupakan lembaga eksekutif yang bukan bagian dari kabinet pemerintah.
Selain itu, Mahfud menyebut pemerintah sudah membuat kebijakan bahwa kasus hukum yang melibatkan calon kontestan ditunda terlebih dahulu. Hal itu demi menjamin pelaksanaan pemilu yang lancar dan bermartabat.
"(Misalnya) ini dulu korupsi, ini dulu menganiaya orang lalu pencalonannya batal dan sebagainya. Oleh sebab itu, sekarang ditangguhkan sejauh menyangkut calon-calon pimpinan parpol. Laporannya yang masuk ke pemerintah di luar KPK kita tangguhkan dulu demi kemanfaatan hukum," ujar dia. (Faustinus Nua)
