Menlu Tegaskan Tiga Area Jadi Fokus GABF Atasi Perdagangan Manusia

Bali: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa perdagangan manusia tetap menjadi tantangan serius bagi kawasan. Menlu bahkan menyebutkan bahwa para pelaku perdagangan manusia sekarang semakin menyalahgunakan teknologi, termasuk untuk merekrut dan mengeksploitasi korban mereka.

Banyak dari korban perdagangan manusia akhirnya bekerja di industri penipuan online. Indonesia menempatkan prioritas tinggi pada masalah ini.

“Pemerintah telah menangani lebih dari 2.800 kasus orang Indonesia, yang menjadi korban skema semacam itu di negara tetangga, dan hampir 40 persen di antaranya adalah korban perdagangan manusia,” ujar Menlu Retno Marsudi di The Bali Process Government and Business Forum (GABF), Bali, 10 Augustus 2023.

“Rekan-rekan, kita harus mencegah wilayah kita menjadi episentrum perdagangan manusia. Yang harus kita lakukan adalah menjadikan wilayah kita sebagai episentrum pertumbuhan. Tapi bukan episentrum perdagangan manusia,” ujarnya.

“Komunitas bisnis di kawasan harus memainkan peran mereka. Keuntungan tidak bisa datang dengan mengorbankan hak asasi manusia dan martabat,” tegas Menlu Retno.

Menurut Menlu Retno ada tiga area yang bisa menjadi fokus GABF. Pertama, mendorong standar due diligence pada bisnis dan hak asasi manusia. Pedagang manusia tidak pernah berhenti menemukan cara baru untuk menghasilkan keuntungan.

Jadi, respons pemerintah juga harus inovatif. Komunitas bisnis dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan standar uji tuntas. Untuk menegakkan perekrutan dan pembayaran yang adil, transparan, dan etis serta memastikan lingkungan kerja yang lebih baik bagi pekerja mereka.

Selain itu, bisnis dapat secara sukarela melaporkan tindakan yang mereka ambil untuk memerangi perdagangan manusia dan perbudakan. Termasuk mendidik pekerjanya tentang ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut.

Kedua, memanfaatkan teknologi untuk memerangi perdagangan manusia.

“Teknologi harus menjadi sekutu kita, bukan musuh kita. Ini juga yang disebutkan Menteri (Luar Negeri Australia) Penny Wong dalam pidatonya,” imbuh Retno.

Bisnis dapat mendukung penegakan hukum kami dalam mengakses platform teknologi. Bisnis juga dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan secara online. dengan mengembangkan platform e-learning untuk pengembangan kapasitas atau pelatihan berbasis keterampilan. Juga meningkatkan kesadaran media sosial tentang masalah ini.

Langkah-langkah ini dapat membantu mencegah pekerja di wilayah tersebut menjadi korban perdagangan manusia.

Ketiga, mendukung kerja sama regional melawan perdagangan manusia.

Perdagangan manusia adalah masalah regional hal tersebut juga disampaikan Menlu Wong juga menyebutkannya. Oleh karena itu, diperlukan respon daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan daerah.

“Mei lalu selama KTT ASEAN ke-42, para Pemimpin ASEAN berjanji untuk menindak penyalahgunaan teknologi untuk perdagangan manusia. Termasuk melalui sinergi antar mekanisme ASEAN,” ucap Menlu perempuan pertama Indonesia itu.

“Sektor bisnis dapat membantu memperkuat upaya ini dengan memperluas kerja sama dalam penyelidikan bersama di seluruh kawasan yang memberikan perlindungan bagi pelapor dan mendukung undang-undang yang kuat tentang bisnis dan hak asasi manusia,” Menlu menambahkan.

“GABF harus terus berfungsi sebagai jaringan fundamental di antara bisnis untuk mengatasi perdagangan manusia. Bersama pemerintah, organisasi daerah, dan dunia usaha. Kita harus berperan sebagai koalisi orang-orang baik, dengan GABF sebagai wadah peleburan solusi. Mewujudkan wilayah yang bebas dari perdagangan manusia. Bersama-sama kita harus bertindak sekarang,” pungkas Menlu Retno.