Ukraina dan Rusia Dijadwalkan Gelar Perundingan Damai Baru di Turki

Kyiv: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan bahwa putaran terbaru pembicaraan damai antara Ukraina dan Rusia akan berlangsung pada 23 Juli di Istanbul, Turki. Pengumuman ini disampaikan meski Rusia tetap melanjutkan serangan udara mematikan ke sejumlah kota Ukraina, termasuk Kyiv.

Dalam pidato malamnya pada Senin, 21 Juli 2025, Zelensky menyatakan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Ketua Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Rustem Umerov, terkait agenda pertemuan tersebut. 

“Umerov melaporkan bahwa pertemuan dijadwalkan pada Rabu. Detail lebih lanjut akan disampaikan besok,” ujar Zelensky, seperti dikutip Radio Free Europe, Selasa, 22 Juli 2025.

Umerov, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan Ukraina, juga memimpin dua putaran awal perundingan dengan Rusia. Dua hari sebelumnya, Zelensky telah menyampaikan bahwa Kyiv menawarkan dimulainya kembali dialog damai setelah perundingan bulan lalu tidak menghasilkan kemajuan berarti.

Meski pemerintah Ukraina telah mengumumkan tanggal dan lokasi, Kremlin belum memberikan konfirmasi resmi. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov hanya menyebutkan bahwa kedua pihak masih mempertahankan posisi yang “saling bertentangan secara mendasar”.

“Kami memiliki rancangan memorandum kami, dan Ukraina juga memiliki rancangan mereka. Pertemuan ini akan menjadi wadah untuk pertukaran pandangan terhadap dua naskah yang hingga kini sangat bertolak belakang,” ujar Peskov.

Rusia tetap menuntut agar Ukraina menyerahkan wilayah-wilayah yang dicaplok secara ilegal pada 2022 serta menghentikan upaya bergabung dengan NATO. Selain itu, Kremlin juga meminta pembatasan terhadap kekuatan militer Ukraina—semua tuntutan yang ditolak keras oleh Kyiv dan sekutunya.

Fokus Ukraina

Zelensky menyebut bahwa agenda utama Ukraina dalam pertemuan mendatang adalah pemulangan tawanan perang, pemulangan anak-anak yang diculik Rusia, serta persiapan untuk pertemuan para pemimpin.

“Segalanya harus diarahkan untuk mencapai gencatan senjata,” tegas Zelensky dalam pidato sebelumnya, seraya menambahkan bahwa Rusia “tidak boleh terus bersembunyi dari keputusan-keputusan penting”.

Jika terlaksana, pertemuan ini akan menjadi dialog tatap muka pertama dalam tujuh minggu terakhir. Perundingan sebelumnya diadakan di Istanbul pada 16 Mei dan 2 Juni, yang menghasilkan pertukaran tawanan dan jenazah, namun belum menyentuh kesepakatan soal penghentian perang.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan kekecewaannya atas lambannya kemajuan menuju gencatan senjata. Ia bahkan memberikan tenggat waktu 50 hari kepada Rusia untuk menyepakati perjanjian, jika tidak ingin menghadapi sanksi baru dari Barat.

Di medan tempur, Ukraina melaporkan serangan besar-besaran dari Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan Rusia meluncurkan 426 drone Shahed, lima rudal hipersonik Kinzhal, dan 19 rudal jelajah ke wilayah Kyiv dan sekitarnya. Menurut Angkatan Udara Ukraina, hampir setengah dari drone dan semua kecuali satu rudal berhasil dihancurkan atau dijinakkan.

Di Kyiv, satu orang tewas dan dua lainnya terluka akibat serangan yang juga menyebabkan kebakaran di dua lantai gedung apartemen serta menghancurkan pintu masuk stasiun metro Lukyanivska, yang selama ini digunakan sebagai tempat berlindung.

Pengiriman Senjata NATO

Dalam pertemuan virtual Kelompok Kontak Pertahanan Ukraina, sejumlah pejabat tinggi seperti Menteri Pertahanan Inggris John Healey, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, dan Sekjen NATO Mark Rutte turut hadir.

Menteri Pertahanan Ukraina Denys Shmyhal meminta agar pengiriman sistem pertahanan udara Patriot dari AS dipercepat, sesuai rencana yang telah dijanjikan Trump.

“Kami meminta AS menyediakan sistem tersebut, dan negara Eropa untuk menyediakan pendanaan,” ujarnya.

Trump sebelumnya telah mengumumkan bahwa anggota NATO akan mengirim sistem senjata, termasuk Patriot, ke Ukraina dan AS akan mendapatkan kompensasi untuk seluruh peralatan yang dikirimkan.

Di luar konflik militer, Dinas Keamanan Ukraina (SBU) dan Kantor Kejaksaan menyatakan telah menangkap dua pejabat dari Biro Antikorupsi Nasional Ukraina (NABU). Salah satu pejabat dituduh sebagai mata-mata Rusia, sementara lainnya diduga memiliki hubungan bisnis dengan Moskow.

NABU membenarkan adanya sekitar 70 penggeledahan terhadap 15 stafnya, dan mengeluhkan bahwa sebagian besar dilakukan tanpa izin pengadilan. Lembaga tersebut menyatakan bahwa beberapa karyawannya memang dituduh memiliki keterkaitan dengan “negara agresor.” (Muhammad Reyhansyah)

Baca juga:  Trump Puji Negara-Negara NATO yang Bersedia Naikkan Anggaran Pertahanan