Indonesia Kutuk Keras Upaya Parlemen Israel untuk Caplok Tepi Barat

Jakarta: Indonesia mengutuk keras aksi unilateral Israel, sebagaimana terefleksikan dalam legislasi parlemen negara Yahudi atau Knesset, untuk memaksakan kedaulatan Israel atas wilayah okupasi Tepi Barat dan Gaza.

“Langkah tersebut merupakan tindakan aneksasi yang melanggar prinsip fundamental untuk tidak memperoleh wilayah dengan cara kekerasan,” pernyataan pihak Kementerian Luar Negeri, dikutip dari X, Kamis 24 Juli 2025.

“Indonesia menegaskan kembali bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas Wilayah Pendudukan Palestina dan tindakan ilegal tersebut tidak dapat mengubah status hukum dari wilayah tersebut dengan cara apapun,” ujar pernyataan itu.
 

Baca: Dengan Dukungan IDF, Menteri Keuangan Israel Serukan Aneksasi Gaza Sepenuhnya.

“Kami menegaskan kembali dukungan terhadap Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sesuai garis batas sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sesuai Solusi Dua Negara,” imbuh pernyataan Kemenlu.

Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB dan masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk menghalangi tindakan ilegal Israel yang bertujuan untuk menjadikan pendudukan ilegalnya di wilayah Palestina permanen.

Pada hari Selasa, 22 Juli 2025, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyatakan agar Jalur Gaza dijadikan bagian tak terpisahkan dari Israel. Pernyataan ini disampaikannya dalam konferensi bertajuk "Gaza Riviera: Dari Visi ke Realitas" yang diadakan di Knesset, Yerusalem. Melansir Media Israel, Smotrich mengklaim bahwa Kepala Staf IDF Eyal Zamir juga mendukung konsep "aneksasi keamanan" atas wilayah Gaza utara.

"Saya benar-benar yakin ini adalah peluang luar biasa," ujar Smotrich.

"Kita bisa mulai dari perbatasan utara Gaza dan mendirikan tiga komunitas di sana. Kami sudah membicarakan hal ini. Beberapa menyebutnya 'aneksasi keamanan'. Kepala staf mengatakan pekan lalu bahwa kita perlu melakukan aneksasi keamanan," tambahnya.

Smotrich, yang juga menjabat sebagai menteri di Kementerian Pertahanan, menekankan bahwa rencananya akan menjadikan Gaza sebagai bagian permanen dari Negara Israel. Ia mengklaim bahwa visinya juga mendapat dukungan dari Presiden AS Donald Trump.