8 Jurus Pemerintah Perkuat Kemandirian Ekonomi-Sosial di 2026

Jakarta: Dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, strategi jangka menengah difokuskan pada delapan strategi yang mendukung agenda pembangunan.

Kedelapan strategi tersebut dijelaskan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR yang beragendakan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2026 di Jakarta, dikutip Rabu, 21 Mei 2025.

Pertama, mempercepat ketahanan pangan dengan mendorong produktivitas dan menjaga stabilitas harga pangan, untuk mewujudkan petani makmur dan nelayan sejahtera.

Kedua, mewujudkan ketahanan energi dengan peningkatan lifting minyak dan gas, menjaga stabilitas harga energi, percepatan pengembangan energi baru terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Termasuk meningkatkan nilai tambah kelapa sawit dengan melanjutkan program B40 menuju transisi B50.

Ketiga, memperkuat efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membangun generasi sehat dan produktif sejak dini. Program MBG ini didesain untuk meningkatkan gizi, sekaligus memberdayakan peran UMKM, serta membangkitkan ekonomi daerah.

Keempat, menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing melalui penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perguruan tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional. Pada 2026, anggaran pendidikan dialokasikan antara Rp727 triliun hingga Rp761 triliun.
 

Baca juga: Ini Rincian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2026

(Ilustrasi penghitungan APBN. Foto: dok MI)

Kelima, menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk menunjang perbaikan produktivitas dengan peningkatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Anggaran kesehatan juga diarahkan untuk efektivitas program pemeriksaan kesehatan gratis, akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil. Untuk mendukung kualitas kesehatan tersebut, anggaran kesehatan untuk tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp181 triliun hingga Rp228 triliun.

Keenam, memperkuat pembangunan Desa serta pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Upaya tersebut direalisasikan melalui akselerasi desa mandiri serta penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan UMKM dalam pemberdayaan ekonomi daerah.

Ketujuh, memperkuat pertahanan semesta untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat sebagai fondasi kemandirian ekonomi, sosial, dan politik dalam rangka menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan.

Kedelapan, mengakselerasi investasi dan peningkatan daya saing perdagangan global dalam global value chain yang lebih kuat. Pemerintah telah membentuk Danantara untuk meningkatkan sinergi dan daya saing serta daya tarik BUMN secara nasional dan global.

"Dengan terlaksananya delapan strategi kebijakan tersebut, niscaya dan insyaallah fondasi ekonomi Indonesia akan terus terjaga tangguh, mandiri, dan sejahtera," harap Sri Mulyani.