Kejagung: Pejabat BUMN Bisa Diproses Hukum Meski WNA

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan pejabat badan usaha milik negara (BUMN) bisa diproses hukum, meski berstatus warga negara asing (WNA). Presiden Prabowo Subianto sudah memberi restu WNA menjabat di BUMN.

“Siapapun bisa dikenakan, sepanjang itu dilakukan (pelanggaran hukum) dan apalagi itu bisa mengakibatkan kerugian negara, itu bisa (diproses hukum),” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Oktober 2025.

Anang mengatakan Indonesia menganut hukum positif yang berlaku untuk semua orang. WNA dipastikan tidak kebal hukum di Tanah Air, dan wajib mengikuti aturan yang berlaku selama bekerja atau menetap.

Kejagung menegaskan tidak akan tebang pilih dalam menangani perkara. Terbilang, Kejagung pernah menetapkan WNA sebagai tersangka dalam perkara korupsi.

“Ada beberapa kasus, contohnya yang di pidana militer kan tersangkanya kerugian negara, (warga) asing, dijadikan tersangka juga,” ujar Anang.
 

Anang memastikan penindakan WNA bukan cuma sampai penyidikan. Kejagung bakal menyeret WNA ke ruang sidang jika ketahuan korupsi di Indonesia.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna/Metro TV/Candra

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa BUMN kini boleh dipimpin oleh WNA atau ekspatriat. Langkah ini diputuskan sebagai upaya untuk mencari talenta terbaik agar perusahaan negara bisa tumbuh dan bersaing di level global.

“Saya sudah mengubah peraturannya. Sekarang, ekspatriat (non-WNI) bisa memimpin BUMN kita," ujar Presiden Prabowo saat berdialog dengan Steve Forbes dalam acara Forbes Global CEO Conference di Jakarta.