Sejumlah perwakilan massa saat mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi di UGM. Dokumentasi/ istimewa
Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta didatangi massa yang mempertanyakan keaslian ijazah presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi. Meski UGM sudah beberapa kali memberikan klarifikasi dan bukti keaslian ijazah Jokowi, massa tersebut masih sangsi.
Sejumlah perwakilan massa dipersilakan masuk ke UGM di antaranya Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma, dan Rismon Hasiholan Sianipar. Komunikasi berupa penunjukkan bukti keaslian ijazah Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM dilakukan beberapa saat. Saat keluar, Roy Suryo masih ragu.
"Artinya keraguan pada ijazah itu ada yang tidak pantas," kata Roy Suryo, Selasa, 15 April 2025.
Di antara massa itu ada pula politikus senior Amien Rais. Bekas Ketua MPR ini mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi karena UGM belum bisa memberikan cukup bukti.
Ketua Majelis Syuro Partai Ummat tersebut mengaku pernah menyarankan pembuktian sederhana ke UGM. Ia merasa pihak kampus bertele-tele dalam memberikan bukti..
"Jadi, kalau urusan Jokowi, sebagai Presiden turun, ke PN Jakarta Pusat, bawa ijazahnya, 'Ini lho ijazah saya', sudah selesai, ya. Jadi, itu saja sesungguhnya, tapi ini bertele-tele, ya, putar-putar ini," ucapnya.
Gaduh keaslian ijazah Jokowi juga sempat gaduh pada 2022. Rektor UGM, Ova Emilia saat itu juga sudah menyampaikan penjelasan.
Sementara Sekretaris UGM, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu menyatakan Joko Widodo merupakan alumnus Fakultas Kehutanan UGM. Jokowi, kata dia, lulus pada 1985.
"Yang bersangkutan telah melaksanakan seluruh proses studi yang dimulai sejak tahun 1980 dengan nomor mahasiswa 80/34416/KT/1681 dan diwisuda pada tanggal 5 November 1985," kata dia.
Andi Sandi mengatakan UGM tidak terkait konflik kepentingan antara Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) dan Joko Widodo. Ia mengatakan UGM sebagai institusi publik yang melaksanakan sistem pendidikan tinggi di Indonesia terikat dengan Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik.
"Oleh sebab itu, UGM hanya bersedia menunjukkan data yang bersifat publik sedangkan data yang bersifat pribadi hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum," ujarnya.
