Gejolak Global dan Tarif AS Bayangi Pembahasan RAPBN 2026 di DPR

Jakarta: DPR RI kembali menggelar Sidang Paripurna ke-17 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025. Agenda besar pun dibuka: pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Masa sidang akan berlangsung sejak Kamis, 17 April 2025 hingga Senin, 23 Juni 2025. 

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa penyusunan RAPBN kali ini dilakukan di tengah tantangan ekonomi global yang tidak ringan. Salah satu gejolak utama yang diwaspadai adalah efek dari kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang kembali menggulirkan tarif impor resiprokal.

"Kita saat ini dihadapkan pada gejolak global yang tidak menentu," ujar Dasco di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 April 2025.

Berikut ini sejumlah poin penting dari sambutan Dasco yang menjadi perhatian dalam masa sidang kali ini:

1. RAPBN 2026 Masuk Tahap Pendahuluan

Dalam masa persidangan ini, DPR mulai menggodok pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2026. Proses ini akan menjadi dasar bagi pemerintah menyusun arah pembangunan dan pengelolaan anggaran nasional.

"Pada masa persidangan ini, DPR RI akan melakukan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026," kata Dasco.

Baca juga: DPR Bahas RUU Polri Setelah Ada Surat Presiden

2. Gejolak Global Jadi Perhatian Utama

Dasco secara khusus menyoroti eskalasi ketegangan ekonomi global, termasuk perang dagang yang dipicu oleh kebijakan tarif dari AS. Ia menegaskan bahwa Indonesia harus mampu menyiapkan strategi adaptif untuk menghadapi tekanan tersebut.

"Perang dagang yang dipicu kebijakan tarif resiprokal ke banyak negara yang dikeluarkan oleh AS beberapa waktu lalu akan menciptakan berbagai dampak dan risiko mulai dari guncangan rantai pasok global, nilai tukar dolar AS, hingga risiko perlambatan perekonomian global," jelas Dasco.

3. Indonesia Terkena Dampak Langsung Tarif Trump

Indonesia disebut Dasco ikut terkena imbas langsung dari kebijakan tarif baru yang digulirkan Trump, dengan angka mencapai 32 persen. Hal ini dinilai akan mempengaruhi perdagangan internasional dan sektor ekspor Indonesia.

“Kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tetapi kita bisa mengatur layar. Kita tidak bisa mengubah kebijakan tarif resiprokal AS, tetapi kita bisa menguatkan fondasi ekonomi kita sendiri,” ujarnya.

4. Kebijakan Pemerintah Harus Adaptif dan Tangguh

Dasco menekankan pentingnya penguatan kebijakan fiskal dalam negeri, terutama dalam memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Ia berharap pemerintah dapat mengantisipasi dinamika global dengan memperkuat kebijakan dalam negeri.

"Komisi Pengawasan DPR RI akan diarahkan kepada berbagai isu permasalahan dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap alat kelengkapan dewan sehingga kinerja pemerintah dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan umum bagi rakyat dan mempercepat pembangunan," kata Dasco.

5. DPR Juga Bahas 8 RUU Prioritas

Selain RAPBN 2026, masa sidang kali ini juga akan difokuskan pada pembahasan delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas. Terdiri dari tiga RUU usulan DPR, tiga RUU usulan pemerintah, dan dua RUU kumulatif terbuka.