Kemacetan Horor di Tanjung Priok, Siapa Bertanggung Jawab?

Jakarta: Kemacetan parah di Tanjung Priok, Jakarta Utara, menyedot perhatian publik. Kondisi ini terjadi akibat tidak mengalirnya arus truk pengangkut peti kemas di dalam area pelabuhan. 

Kemacetan itu disebut terjadi akibat peningkatan arus peti kemas yang akan melakukan receiving-delivering kontainer di Terminal NPCT-1. Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai besar kemungkinannya kemacetan disebabkan oleh pelarangan operasi truk dalam masa lebaran 2025. 

"Pengambil keputusan dan kebijakan salah hitung atau tidak mempertimbangkan dampaknya (pembatasan truk) tadi," ungkap Siswanto, Jumat, 18 April 2025.

Ia memaparkan dalam masa sekitar lebaran banyak kapal yang omit atau menunda sandar. Setelah masa lebaran usai, banyak kapal dengan muatan penuh memaksa sandar sehingga banyak terminal kewalahan, tidak hanya di NPCT-1. 

Ia juga mempersoalkan pernyataan Pelindo yang menguraikan sesungguhnya pelayanan sisi laut ke dermaga berjalan baik, berth planning berjalan semestinya, pelayanan pandu/tunda berjalan optimal, dan dermaga bisa optimal disandari kapal. Pelayanan terminal juga berjalan baik, peralatan B/M dalam kondisi siap, performansi B/M di terminal juga cukup terkendali, tidak ada kendala di gate system.
 

Baca juga: Kemacetan Masih Terjadi di Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok

Namun, menurut dia, yang menjadi masalah adalah pelayanan keluar dari pelabuhan menjadi terkendala karena depo-depo di luar pelabuhan tidak siap. Lonjakan arus kendaraan keluar masuk pelabuhan tidak diantisipasi dengan baik. 

"Dan, itu merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan untuk memikirkannya sebelum mengambil keputusan pembatasan truk. Sayangnya tidak dilakukan," tegasnya.

Siswanto menilai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bertanggung jawab atas permasalahan ini. Kemacetan parah di Tanjung Priok bisa berdampak pada perekonomian nasional.

"Keteledorannya (Kemenhub) amat mahal bagi perekonomian nasional yang tengah tertatih," ujar Siswanto.