Kinerja APBN Terjun Bebas

Jakarta: Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tampak terjun bebas. Sebab, baik pendapatan dan belanja mengalami pertumbuhan negatif dari realisasi pada periode yang sama di tahun lalu.

Per akhir Februari 2025, pendapatan negara tercatat mencapai Rp316,9 triliun, atau 10,5 persen dari target di dalam APBN 2025. Namun realisasi itu tercatat merosot 20,8 persen dari realisasi pendapatan di Februari 2024 (year on year/yoy).

Sementara belanja negara tercatat sebesar Rp348,1 triliun, setara 9,6 persen dari alokasi yang tersedia. Namun kinerja belanja tersebut tercatat turun 7,0 persen dari periode yang sama di tahun lalu.

"Penerimaan pajak kurang dari yang diharapkan yaitu Rp240,4 triliun, 9,7 persen dari target, atau tumbuh negatif 25 persen secara tahunan. Tren ini menyoroti perlunya strategi penerimaan yang lebih kuat untuk mendukung stabilitas fiskal," ujar Ekonom Bank Danamon Indonesia Hosianna Evalita Situmorang melalui keterangannya, Kamis, 13 Maret 2025.
 

Baca juga:  Ada Efisiensi Anggaran, Realisasi Belanja Pegawai hingga Bansos Tetap Meningkat

(Ilustrasi APBN. Foto: Dok MI)

Dia mengatakan, belanja negara mengalami penurunan dibanding tahun lalu, didorong oleh belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) yang lebih rendah, yakni mencapai Rp83,6 triliun, setara 7,2 persen dari target, namun melambat 30,3 persen secara tahunan.

Kementerian Keuangan mencatat belanja pemerintah pada Januari dan Februari mengalami frontloaded, khususnya untuk transfer daerah (TKD) yang mencapai Rp136,6 triliun, setara 14,9 persen dari target, atau hanya tumbuh 1,43 persen secara tahunan.

Defisit pertama sejak 2021

Hosianna mengatakan, defisit anggaran kali ini merupakan yang pertama sejak Februari 2021, sejalan dengan penerbitan obligasi bruto pemerintah sebesar Rp149,44 triliun hingga 10 Maret 2025. Angka itu 28,6 persen lebih tinggi dibandingkan penerbitan obligasi bruto pada periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp116,23 triliun.

Defisit anggaran Indonesia tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp616,2 triliun, atau 2,53 persen dari PDB, dengan rencana penerbitan obligasi bruto sebesar Rp1.442,6 triliun hingga Rp642,6 triliun dalam bentuk penerbitan neto dan Rp800 triliun untuk jatuh tempo utang.

"Meningkatnya jatuh tempo obligasi akibat stimulus pascacovid dapat mendorong peningkatan penerbitan hingga 2030," ujar Hosianna.