Mendagri Kritisi Penggunaan Anggaran di Daerah

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengkritisi penggunaan anggaran di pemerintah daerah (pemda). Pasalnya, anggaran perjalanan dinas lebih besar daripada program untuk masyarakat.

"Program intinya misalnya Rp5 miliar, program studi bandingnya Rp2-3 miliar, rapatnya Rp3 miliar, perjalanan dinasnya Rp10 miliar, lebih banyak persiapan-persiapan, penguatan-penguatannya dibandingkan program untuk masyarakatnya," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pemberantasan Korupsi di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juli 2024.

Tito menyoroti temuan tersebut. Biaya perjalanan dinas yang lebih besar dinilai rawan praktik korupsi.

"Ini kerawanan juga," ungkap dia.
 

Baca juga: Mendagri: Kepala Daerah Jangan Palak Swasta yang Baru Mulai Usaha

Mantan Kapolri itu menilai perjalanan dinas tidak perlu dianggaran secara fantastis. Termasuk kegiatan-kegiatan yang tak bermanfaat.

"Mulai dari kegiatan-kegiatan tidak perlu, tidak efisien, rapat-rapat perjalanan dinas tidak perlu," ujar Tito.

Tito mengatakan kondisi tersebut tidak efisien untuk pengelolaan keuangan. Anggaran habis untuk belanja pegawai.

"Belanja yang kita lihat kerawanan yang tertinggi, tidak efisien dalam menyusun postur anggaran belanja. Belanja habis untuk belanja pegawai, gaji, dan tambahan penghasilan lainnya," ucap dia.