Pemerintah Diminta Fokus Tuntaskan Kasus BLBI

Jakarta: Pemerintah diminta untuk fokus menuntaskan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Apalagi dengan dilantiknya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, penyelesaian masalah BLBI diharapkan tuntas hingga ke akar-akarnya.

“Publik tentu menantikan keseriusan pemerintah dalam menyeret pelaku pengemplang BLBI ke muka hukum atau setidaknya kerugian negara dapat ditebus,” ujar Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho di Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024.

Mantan Staf Ahli Utama Pansus BLBI DPD RI ini menantang Hadi untuk berani menunjuk siapa obligor BLBI yang menjadi targetnya untuk dikerangkeng ke jeruji besi. Apalagi menurut Hardjuno, kasus BLBI sudah lama bergulir sehingga penyelesaiannya sangat dinantikan oleh masyarakat.

“Berani enggak Pak Menko ini. Kalau enggak berani tunjuk hidungnya, ya, jangan memberi angin surga ke rakyat. Jangan pula persoalan BLBI sekedar jualan politik. Ingat, masalah skandal BLBI sudah lama terjadi. Dan saya kira, rakyat akan menagih janji Pak Menko ini,” jelasnya.
 

Baca juga:  Menko Polhukam Baru Janji Akan Prioritaskan Kasus BLBI

Hardjuno melanjutkan skandal BLBI adalah kejahatan ekonomi terbesar dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun sudah berlalu sekitar 26 tahun sejak tahun 1998, penyelesaian kasus ini tidak menemui titik terang, bahkan jalan di tempat.

Hardjuno menilai, proses penegakan hukum terhadap skandal BLIB ini masih menemui sejumlah faktor penghambat. Ia menilai, penegakan hukum masih sebatas jargon semata. Akibatnya, hasil kejahatan BLBI telah beranak pinak menjadi konglomerasi kuat di Indonesia.

“Padahal yang terpenting adalah tindakan konkrit pemerintah dan aparat penegak hukum, dan bukan sekedar janji manis semata. Dan ingat, korupsi BLBI adalah salah satu skandal korupsi terbesar dan dinilai belum tuntas hingga hari ini,” ungkap dia.