Satgas BLBI Sita Tiga Aset Eks BLBI Senilai Rp111,2 Miliar

Lahan Senilai Rp149 Miliar di Bandar Lampung Disita Satgas BLBI

Satgas Kuasai Aset Properti Tanah Eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Satgas BLBI Sita The East Tower Milik Obligor Bank Asia Pacific Senilai Rp786 Miliar

Satgas BLBI melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan lainnya obligor Bank Asia Pacific Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono.
 

Tak Kooperatif, Pansus Desak Pemerintah Berikan Sanksi Berat kepada Obligor BLBI

Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Jilid II DPD RI mendesak pemerintah agar memberikan sanksi berat kepada obligor atau debitur BLBI.
 

Masa Kerja Segera Berakhir, Satgas BLBI Diminta Kejar Aset Lebih Optimal

Satgas BLBI harus mengutamakan pengejaran aset kredit yang jumlahnya hingga mencapai Rp101,81 triliun.

Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Kasus BLBI

 Pemerintah diminta segera menyelesaikan benang kusut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Tindakan Satgas BLBI Dinilai Tidak Terukur

Pansus Diminta Serius Tuntaskan Kasus BLBI

Pansus BLBI DPD RI diminta serius menuntaskan mega skandal korupsi keuangan negara BLBI.
 

Mantan Menkeu: Pelaku Kasus BLBI Perlu Dikirim ke Nusakambangan

Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) era Presiden Suharto, Fuad Bawazier mengungkapkan penyelewengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ternyata membuat marah Suharto.

Pansus BLBI DPD RI Jilid 2 Terbentuk, Bidik Pidanakan Obligor BLBI

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kembali membentuk Panitia Khusus (Pansus) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Jilid 2.

DPD Bentuk Pansus BLBI Jilid 2

Pansus Minta Negara Tidak Tunduk dengan Para Obligor BLBI

Negara diminta tidak boleh tunduk dan kalah dengan para obligator BLBI yang jelas-jelas mempunyai utang kepada rakyat Indonesia.

Pemerintah Diminta Hati-Hati Umumkan Nilai Sitaan Aset BLBI

Keberanian Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam penyelesaian dan pemulihan hak negara diapresiasi Staf Ahli Utama Pansus BLBI DPD Hardjuno Wiwoho. Namun, ia meminta pemerintah hati-hati saat mengumumkan nilai sitaan aset BLBI.

Hardjuno menilai ada kemungkinan jumlah aset tidak sesuai. Klaim nilai aset sangat berbahaya dan berimplikasi hukum bagi Satgas BLBI jika nilainya tidak sesuai klaim. Sebelumnya, Dewan Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD mengeklaim, total nilai aset sitaan hingga Rp29,6 triliun.

Lesu Darah Satgas BLBI

Janji manis ditebar tatkala pemerintah melantik Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Terkesan enteng untuk menagih uang negara senilai Rp110,454 triliun dari 22 obligor dan 12 ribu berkas debitur.

Saat pelantikan Satgas BLBI 6 April 2021 silam, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tidak ada belas kasihan terhadap para pengemplang bantuan likuiditas. 

"Karena waktunya sudah sangat panjang, lebih dari 20 tahun, tentu kita tidak lagi mempertanyakan (punya) niat baik atau tidak. Tinggal mau membayar atau tidak," tegas Sri Mulyani saat Konferensi Pers Pelantikan Satgas BLBI dua tahun silam. 

Ia bahkan mengancam akan memblokir seluruh akses keuangan para obligor dan debitur BLBI jika upaya baik dari pemerintah untuk menagih Rp110,45 triliun itu tidak dipedulikan.

Ternyata ucapan tidak seindah realitas, tidak semudah yang dijanjikan. Hingga kini, Satgas BLBI baru bisa mengumpulkan hak negara senilai Rp30, 6 triliun atau merealisasikan 30% penagihan hingga 30 Mei 2023. Padahal, masa kerja mereka tinggal 31 Desember 2023.

Sulit bagi publik untuk tidak mengatakan bahwa Satgas BLBI ternyata kurang darah, tumpul, dan tidak garang. Satuan tugas dengan ketua harian Rionald Silaban itu hanya punya waktu kerja kurang dari tujuh bulan tapi PR begitu menumpuk karena masih 70% lagi.

Dalam acara Serah Terima Aset Eks BLBI yang berlangsung Selasa (6/6) lalu, Sri Mulyani malah menurunkan target capaian Satgas BLBI. Ia memproyeksikan bakal tercapai target 50% jika satgas gencar melakukan penagihan sebelum masa tugas berakhir.

"Saya targetnya di atas 50%. Jadi kayaknya sebelum penutupan Satgas BLBI ini kalau bisa masih bisa digas. Biasanya menjelang finish itu gasnya lebih kencang. Jadi, mohon Pak Mahfud tetap nyabetin semua satgasnya supaya bisa tetap mendapatkan targetnya," ujar Sri pada Selasa (6/6).

Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani kepada Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI. Diharapkan piutang yang berasal dari krisis perbankan pada 1997-1998 ketika negara melakukan bail out (injeksi bantuan keuangan) bisa seluruhnya tertagihkan.

Menyikapi itu, Mahfud berpikir untuk memperpanjang masa tugas Satgas BLBI. Masa kerja sekitar tiga tahun rupanya dinilai kurang lama untuk menagih hak negara. "Ini kalau diperpanjang 5 tahun lagi baru bisa dapat semua itu," ujar Mahfud di Kementerian Keuangan. 
 
Kita tentu harus mempertanyakan alasan Satgas BLBI sejak awal ditarget dengan masa kerja yang singkat. Kalau melihat rekam jejak, sama seperti Sri Mulyani, rupanya Mahfud terlanjur percaya diri. Mahfud begitu yakin bahwa tidak akan ada pengemplang yang bisa lolos penagihan.

"Kami tahu Anda pun tahu sehingga tidak usah saling membuka mari kooperatif saja. Kami akan bekerja ini untuk negara dan Anda harus bekerja juga untuk negara," kata Mahfud MD dalam konferensi pers, 4 Juni 2021 silam.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu bahkan mengatakan pemerintah tak segan menjadikannya kasus pidana jika terjadi pembangkangan. Ancaman sudah ditebar, tapi hasilnya kurang membanggakan. Publik patut curiga satgas kehilangan arah karena mereka tidak punya data yang kuat. 

Kecurigaan ini tentu harus dijawab dengan kinerja. Kalaupun akhirnya masa kerja Satgas BLBI diperpanjang, harus ada jaminan bahwa mereka mampu menyelesaikan semua masalah. Jangan pula berlarut-larut karena bisa menimbulkan syak wasangka.

Begitu banyak energi dikeluarkan untuk Satgas BLBI. Karenanya jangan seperti satgas-satgas lain yang begitu sering dilahirkan, tapi hasilnya tidak signifikan dirasakan masyarakat. Satgas bukan ngegas tapi malah loyo kerjanya.

Lesu Darah Satgas BLBI

Pemerintah Diminta Hati-Hati Umumkan Nilai Sitaan Aset BLBI

Satgas BLBI diminta hati-hati saat menyatakan nilai sitaan aset.

Amankan Rp30,65 Triliun dari Aset Eks BLBI, Menkeu: Masih Bisa Digas

Satgas BLBI berhasil mengamankan aset dan PNBP dengan jumlah aset 3.980,62 hektare dan estimasi nilai Rp30,659 triliun hingga 30 Mei 2023.

Pengajuan Penambahan Masa Tugas Satgas BLBI Dipertimbangkan

Satgas BLBI Minta Perpanjangan Masa Tugas

Ada Anak Buah Sri Mulyani yang Palsukan Surat Aset BLBI

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap ada oknum pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang kedapatan memalsukan surat aset jaminan BLBI. Pegawai tersebut kini sudah ditahan di Bareskrim Polri.

Rp1,2 T Aset Tommy Soeharto Disita Satgas BLBI

Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menyita aset-aset milik Tommy Soeharto dengan perkiraan total senilai Rp600 miliar hingga Rp1,2 triliun. Penyitaan dilakukan karena hingga kini Tommy Soeharto yang belum melunasi utang Rp2,374 triliun kepada negara. Melalui kuasa hukumnya, putra bungsu mantan Presiden RI Soeharto ini telah memenuhi panggilan Satgas BLBI pada 28 Oktober 2021.

Keppres Baru, Obligor Tak Bayar Utang BLBI Bisa Dipidana

Presiden Joko Widodo pada Rabu (6/10/2021) mengeluarkan Keppres baru terkait hak tagih negara pada dana BLBI. Keppres baru tersebut bisa mempidanakan selain menagih utang obligor BLBI saja. 

Satgas BLBI Panggil Bos Grup Dharmala

Satgas BLBI kembali memanggil obligor dana BLBI yaitu Suyanto Gondokusumo yang merupakan pemilik Grup Dharmala. Suyanto diminta menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI sebesar Rp904 miliar.

Mahfud MD: Utang BLBI Sudah Dimurahkan

Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti sejumlah obligor dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih enggan untuk membayar utangnya kepada negara. Padahal menurutnya, pemerintah sudah memperkecil nilai utang mereka kepada negara. Jumlah itu sudah disahkan oleh Mahkamah Agung dan tidak bisa dibantah terkait pembayarannya.

Memburu Aset BLBI (4)

BLBI adalah skema pinjaman dari Bank Indonesia kepada bank-bank yang gagal mengembalikan dana milik nasabah atau melunasi sisa utang-utangnya semasa krisis moneter 1998. Nilainya sebesar Rp 144,53 triliun untuk 47 bank besar dan kecil yang mayoritas milik swasta. Skema ini bagian dari perjanjian pemberian bantuan IMF kepada pemerintah RI dalam mengatasi krisis.

Kini pemerintah mulai memanggil dan mengeksekusi aset obligor dan debitur BLBI yang belum membayarkan kewajibannya. Namun upaya pemerintah memburu aset BLBI dinilai akan sulit terlaksana karena banyaknya aset BLBI yang telah dibawa kabur ke luar negeri.

Pembentukan Satgas BLBI sendiri sepertinya mencerminkan kesulitan yang dihadapi pemerintah dalam menagih utang obligor dan debitur BLBI. Upaya penegakan hukum melalui perangkat dan jalur hukum biasa faktanya hanya jalan di tempat. Itikad pemerintah dalam menagih ratusan triliun bantuan likuiditas pasca-krisis 1998 terganjal sistem hukum yang belum efektif, lalu bagaimana memecah kebuntuan penagihan BLBI?

Memburu Aset BLBI (3)

BLBI adalah skema pinjaman dari Bank Indonesia kepada bank-bank yang gagal mengembalikan dana milik nasabah atau melunasi sisa utang-utangnya semasa krisis moneter 1998. Nilainya sebesar Rp 144,53 triliun untuk 47 bank besar dan kecil yang mayoritas milik swasta. Skema ini bagian dari perjanjian pemberian bantuan IMF kepada pemerintah RI dalam mengatasi krisis.

Kini pemerintah mulai memanggil dan mengeksekusi aset obligor dan debitur BLBI yang belum membayarkan kewajibannya. Namun upaya pemerintah memburu aset BLBI dinilai akan sulit terlaksana karena banyaknya aset BLBI yang telah dibawa kabur ke luar negeri.

Pembentukan Satgas BLBI sendiri sepertinya mencerminkan kesulitan yang dihadapi pemerintah dalam menagih utang obligor dan debitur BLBI. Upaya penegakan hukum melalui perangkat dan jalur hukum biasa faktanya hanya jalan di tempat. Itikad pemerintah dalam menagih ratusan triliun bantuan likuiditas pasca-krisis 1998 terganjal sistem hukum yang belum efektif, lalu bagaimana memecah kebuntuan penagihan BLBI?

Memburu Aset BLBI (2)

BLBI adalah skema pinjaman dari Bank Indonesia kepada bank-bank yang gagal mengembalikan dana milik nasabah atau melunasi sisa utang-utangnya semasa krisis moneter 1998. Nilainya sebesar Rp 144,53 triliun untuk 47 bank besar dan kecil yang mayoritas milik swasta. Skema ini bagian dari perjanjian pemberian bantuan IMF kepada pemerintah RI dalam mengatasi krisis.

Kini pemerintah mulai memanggil dan mengeksekusi aset obligor dan debitur BLBI yang belum membayarkan kewajibannya. Namun upaya pemerintah memburu aset BLBI dinilai akan sulit terlaksana karena banyaknya aset BLBI yang telah dibawa kabur ke luar negeri.

Pembentukan Satgas BLBI sendiri sepertinya mencerminkan kesulitan yang dihadapi pemerintah dalam menagih utang obligor dan debitur BLBI. Upaya penegakan hukum melalui perangkat dan jalur hukum biasa faktanya hanya jalan di tempat. Itikad pemerintah dalam menagih ratusan triliun bantuan likuiditas pasca-krisis 1998 terganjal sistem hukum yang belum efektif, lalu bagaimana memecah kebuntuan penagihan BLBI?

Memburu Aset BLBI (1)

BLBI adalah skema pinjaman dari Bank Indonesia kepada bank-bank yang gagal mengembalikan dana milik nasabah atau melunasi sisa utang-utangnya semasa krisis moneter 1998. Nilainya sebesar Rp 144,53 triliun untuk 47 bank besar dan kecil yang mayoritas milik swasta. Skema ini bagian dari perjanjian pemberian bantuan IMF kepada pemerintah RI dalam mengatasi krisis.

Kini pemerintah mulai memanggil dan mengeksekusi aset obligor dan debitur BLBI yang belum membayarkan kewajibannya. Namun upaya pemerintah memburu aset BLBI dinilai akan sulit terlaksana karena banyaknya aset BLBI yang telah dibawa kabur ke luar negeri.

Pembentukan Satgas BLBI sendiri sepertinya mencerminkan kesulitan yang dihadapi pemerintah dalam menagih utang obligor dan debitur BLBI. Upaya penegakan hukum melalui perangkat dan jalur hukum biasa faktanya hanya jalan di tempat. Itikad pemerintah dalam menagih ratusan triliun bantuan likuiditas pasca-krisis 1998 terganjal sistem hukum yang belum efektif, lalu bagaimana memecah kebuntuan penagihan BLBI?

Berbagai Kendala Penagihan Utang BLBI

Satgas penanganan hak tagih negara dana BLBI mulai menagih 48 obligor BLBI dengan tagihan hutang negara sebesar Rp111 triliun. Kementerian Keuangan mengancam akan memblokir akses para obligor dan debitur ke lembaga keuangan.