Dilaluinya 2024 Disebut Modal Pembangunan Kesejahteraan

Jakarta: Indonesia dianggap berhasil melalui tahun politik dengan baik. Hal itu dinilai memberikan dampak positif, terutama pada aspek pembangunan kesejahteraan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Menurut dia, agenda politik yang berjalan mulus pada tahun ini yaitu pergantian kepemimpinan pemerintahan dan dinamika politik di DPR terkait perubahan rezim kepemimpinan.

"Dua agenda besar tersebut sangat penting karena dari sinilah rumusan dan pelaksanaan pembangunan berawal,” kata Cucun melalui keterangan tertulis, Selasa, 31 Desember 2024.

Cucun mengatakan situasi yang yang kondusif dan harmonis menjadi syarat pembangunan. Di sisi lain, dia melihat kekacauan dalam bentuk konflik sosial maupun politik menjadi penghambat pembangunan.
 

Baca: PKB Nilai Polemik Kenaikan PPN 12% Hal yang Wajar

"Bahkan Rasulullah SAW menyebutnya sebagai ‘pencukur agama’," ungkap dia.

Eks Ketua Fraksi PKB itu menyebut pergantian rezim kepemimpinan dan pembangunan harus terus dijalankan. Terutama melalui pilar-pilar negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

“Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu pilar memainkan peranan sentral dalam menjalankan fungsinya di bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” terang Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.

Melalui alat kelengkapan dewan (AKD) yang dimiliki, DPR disebut mendapatkan mandat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yakni, dengan penyusunan RUU, pengalokasian anggaran, dan pengawasan serta evaluasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Kinerja pembangunan kesejahteraan Indonesia menunjukkan peningkatan di beberapa dimensi dan tingkatan. Meski demikian, ada banyak catatan yang memerlukan terobosan agar menghasilkan capaian yang optimal,” ujar dia.

Cucun menyampaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 meningkat menjadi 75,08 dan menempatkan Indonesia dari urutan 114 ke 112. IPM sendiri menyoroti tiga dimensi pembangunan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Meski begitu, Cucun menyebut urutan ini masih di tataran tengah-bawah. 

“Apalagi jika dibandingkan dengan capaian negara tetangga, seperti Singapura atau Malaysia yang memiliki IPM sangat tinggi. Tak bisa dipungkiri bahwa pendidikan adalah eskalator sosial bagi kesejahteraan,” ujar dia.

Cucun menilai, pemerintah telah mengupayakan berbagai cara menghasilkan pendidikan berkualitas tinggi, tapi memang hal itu belum terjadi sebagaimana diharapkan. Menurutnya, capaian pendidikan belum ada perubahan yang signifikan. 

Merujuk pada skor Programme for International Student Assessment (PISA), kondisi pendidikan Indonesia dalam kondisi tidak baik. Nilai literasi turun dari 397 pada 2015 menjadi 359 di tahun 2022. 

Lalu, nilai Numerasi turun dari 386 menjadi 366. Sedangkan sains turun dari 403 menjadi 383 pada periode yang sama.  

“Bagian dari pendidikan adalah mendidik masyarakat untuk ikut memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lonceng darurat kekerasan selalu menggema, namun solusinya belum banyak mengubah keadaan,” terang Cucun.

Di sisi kesehatan masyarakat, Indonesia telah mencatat kemajuan dalam pengendalian penyakit menular seperti malaria, DBD, tuberkulosis, dan HIV-AIDS. Respons terhadap penyakit menular baru, seperti flu burung H5N1 dan pandemi Covid-19, juga menunjukkan peningkatan kapasitas sistem kesehatan nasional. 

Namun, beban Penyakit Tidak Menular, seperti stroke, penyakit jantung koroner, dan kanker, terus meningkat. Bahkan, menjadi penyebab utama kematian di Indonesia melampaui penyakit infeksi seperti tuberkulosis dan infeksi saluran pernapasan. 

Di sisi capaian pengentasan kemiskinan, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen yang setara dengan  25,22 juta orang. Turun 0,33 persen poin jika dibandingkan pada Maret 2023.

Cucun menilai pengentasan kemiskinan  cukup lambat. Dalam sepuluh tahun terakhir, penurunan tingkat kemiskinan hanya sekitar 2 poin atau 0,2 poin persen per tahun. 

Pada kemiskinan ekstrem, capaian selama satu dekade ini cukup bagus. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia telah menurun secara signifikan, dari 6,18 persen pada 2014 menjadi hanya 0,83 persen pada Maret 2024. 

“Masalah ketimpangan kaya-miskin juga menjadi persoalan serius di Indonesia. Kalau melihat Indeks Gini, Indonesia dilaporkan menempati urutan peringkat kedua di ASEAN dalam hal ketimpangan,” terangnya.

Cucun menilai pembangunan kesejahteraan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Disrupsi digital diperkirakan menyapu 85 juta lapangan pekerjaan lama. Pada saat yang sama, disrupsi melahirkan lapangan pekerjaan baru dalam jumlah yang lebih banyak. 

“Karena itu, upaya pemerintah melakukan reskilling (pembekalan) dan upskilling (peningkatan) tak bisa ditawar lagi. Jika tidak, maka korban pengangguran dan kemiskinan akan bergelimpangan,” tegas Cucun.

Cucun optimistis dengan upaya Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat sebagai agenda super prioritas di pemerintahannya. Mulai dari urusan pangan, kesehatan, pekerjaan, dan pemerataan akses pendidikan. 

“Ini langkah yang tepat sebelum berbicara agenda pembangunan lain, seperti hilirisasi, investasi, IKN, dan seterusnya,” ucap Cucun.

Cucun menyatakan, untuk menciptakan akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan kesejahteraan, dibutuhkan orkestrasi dan penataan yang dinamis. Sehingga, eksekusi dan pelipatgandaan nilai yang dihasilkan dari program-program lembaga dan kementerian yang bersentuhan kesejahteraan rakyat semakin besar. 

“Maka dari itu, diperlukan orkestrasi dan penataan untuk menghalau dampak ego sektoral dan tabrakan kepentingan yang kerap menghambat derap pembangunan di lapangan,” ujar dia.

Dia berharap seluruh komponen bangsa, baik Pemerintah, DPR RI, dan seluruh rakyat Indonesia bisa bekerja sama. Hal itu dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

“Melalui fungsi dan perannya masing-masing, pemerintah diharapkan terus melaksanakan kebijakan yang berpihak pada rakyat, DPR RI menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan target yang jelas, serta masyarakat aktif mendukung dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan,” terang Cucun.