Manut Arahan Presiden, Pj Gubernur Setuju Gratiskan Sewa Rusun Pasar Rumput

Rusun Pasar Rumput. Foto: MI/Susanto.

Manut Arahan Presiden, Pj Gubernur Setuju Gratiskan Sewa Rusun Pasar Rumput

Mohamad Farhan Zhuhri • 28 October 2024 12:25

Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mendukung kebijakan pemerintah pusat menggratiskan biaya sewa di Rusun Pasar Rumput. Kebijakan ini hanya untuk warga terdampak kebakaran di Manggarai, Jakarta Selatan.

"Warga terdampak kebakaran yang menjadi prioritas kami agar bisa menghuni rusun. Tercatat ada 450 korban kebakaran yang akan menghuni rusun secara gratis selama setahun ke depan," ujar Teguh saat dikutip dari Media Indonesia, Senin, 28 Oktober 2024.

Kebakaran yang terjadi di 21 RT dari 3 RW Kelurahan Manggarai menyebabkan 1.172 kepala keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal. Pemrov DKI Jakarta sebelumnya sudah menggratiskan biaya sewa Rusun Pasar Rumput selama 3 bulan sejak pascakebakaran.

"Semoga mereka bisa mendapatkan kehidupan yang baik. Kembali  bekerja dan hidup sejahtera di rusun ini," ujar Teguh. 
 

Baca juga: 

Mendagri dan Menteri PKP Langsung Sidak Rusun Pasar Rumput Sepulang dari Retreat di Magelang


Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta Perumda Pasar Jaya menggratiskan Rusun Pasar Rumput untuk korban kebakaran Manggarai. Bebas biaya sewa tersebut berlaku selama setahun.

“Kami bersinergi memaksimalkan aset-aset yang ada. Kita fokus saja ke depan. Saya berterima kasih atas koordinasi dengan Pak Gubernur yang sangat luar biasa," ungkap Maruarar.

Pernyataan serupa juga disampaikan Mendagri Tito Karnavian. Eks Kapolri itu mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto

Tito menyebut, kebijakan ini diprioritaskan untuk rakyat kelas bawah yang berpenghasilan rendah. terutama warga yang tidak memiliki tempat tinggal.

"Arahan Bapak Presiden sudah sangat jelas, prioritas utama adalah kepada rakyat yang low class, yang mereka tidak punya rumah, itu nomor satu," ungkap Tito.

Diharapkan, kebijakan ini dapat tepat sasaran. Pemprov DKI Jakarta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan ini sehingga dapat mencegah potensi unit rusun gratis tersebut disewakan kembali kepada orang lain. 

"Misalnya pada rusun ini, nanti yang tanggung jawab adalah Dirut Pasar Jaya dibantu Bapak Wali Kota untuk meyakinkan bahwa unit-unit ini diisi oleh warga berkriteria tadi," ujar Tito.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Anggi Tondi)