Pembubaran Kegiatan Sipil, Peran Aparat Dipertanyakan

Jakarta: Sekelompok orang terekam melakukan serangan terhadap diskusi yang dilindungi Undang-Undang terkait kebebasan berpendapat. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mempertanyakan peran kepolisian yang seharusnya melindungi hal itu.

“Sepekan terakhir, masyarakat menyaksikan lagi sikap polisi yang tidak profesional. Kepolisian seperti merestui aksi sekelompok orang yang main hakim sendiri. Dengan cara kekerasan, kelompok itu menyerang unjuk rasa damai dan acara berkumpul yang damai dan sah,” kata Usman dalam keterangan tertulis, Senin, 30 September 2024.

Aparat yang berada di lokasi disebut Usman tidak melakukan tindakan apapun saat serangan dilakukan, hal ini seakan-akan merestui serangan terhadap aksi damai tersebut. Kata Usman Polisi seharusnya bertugas melindungi warga yang mengekspresikan hak berpendapat-nya secara damai. 
 

Baca: Polisi Masih Buru Pelaku Lain Pembubaran Diskusi di Kemang

“Justru di saat seperti inilah masyarakat perlu kehadiran aparat keamanan dan juga penegak hukum untuk melindungi mereka dari tindakan main hakim sendiri sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab,” ucap Usman.

Dia melanjutkan “Sepekan terakhir, mengapa polisi terkesan justru melindungi penyerang? Siapa dalang pelaku penyerangan pertemuan dan ekspresi damai itu?.

Usman mengatakan tindakan intimidasi seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Konstitusi dan hukum-hukum lain Indonesia menjamin warganya untuk menikmati hak-hak asasi manusia, baik kebebasan sipil seperti hak berkumpul dan berpendapat, maupun kebebasan sosial seperti bercocok tanam dan menikmati hasilnya. Itu dijamin pula oleh hukum internasional. 

“Kami mendesak Kapolri segera mengusut tuntas dalang dan semua pelaku intimidasi maupun aksi main hakim sendiri tersebut. Kapolri wajib memastikan adanya tindakan hukum yang tegas terutama terhadap otak pelaku aksi main hakim sendiri,” tegas Usman.

Lebih lanjut Usman meminta kepolisian mengusut oknum polisi yang membiarkan penyerangan itu, yang cenderung melakukan pembiaran, malah berangkulan dan berjabat tangan dengan oknum yang dimaksud, seperti yang terlihat pada insiden sabotase acara diskusi Forum Tanah Air.

“Kami juga mendesak Komisi III DPR RI segera mengevaluasi kinerja kepemimpinan kepolisian di bawah Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara menyeluruh. Evaluasi sangat penting agar negara serius menjaga hak asasi manusia secara keseluruhan,” tambah Usman.