Pemerintah Kota Diminta Siapkan APBD Bangun Transportasi Massal

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah seringkali menyampaikan, di 2045, sebanyak 70 persen penduduk Indonesia akan berada di perkotaan. Sedangkan pada skala dunia, di 2050, sebanyak 80 persen penduduknya akan berada di perkotaan.
 
Maka yang terjadi adalah beban kota akan menjadi sangat berat. Oleh sebab itu, sering Jokowi tekankan rencana kota secara rinci harus dimiliki setiap kota di Indonesia.
 
"Sehingga jangan sampai kita memiliki kota yang mencekam. Sekarang ini yang banyak terjadi di Amerika dan Eropa," kata Jokowi pada Pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ke-XVII Tahun 2024, di Balikpapan, Selasa, 4 Juni 2024.
 
Penyebab mencekamnya kota antara lain karena banyaknya pengangguran, tunawisma. Presiden tidak ingin hal tersebut terjadi di Indonesia.
 
Jokowi ingin semua kota menjadi tempat yang layak ditinggali, nyaman dihuni, dan lovable. Sehingga orang yang berkunjung ke kota-kota tersebut ingin kembali berkunjung, dan orang yang tinggal di kota tersebut mencintai kotanya karena kotanya memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakatnya.
 
Dia katakan saat ini sudah banyak kota di Indonesia yang mulai macet lalu lintasnya, seperti Surabaya, Balikpapan, Bandung, hingga Medan. "Semuanya sudah mulai macet," ungkap Jokowi.
 

Baca juga: Kemiskinan Ekstrem Diupayakan di Bawah 1% di Penghujung Pemerintahan Jokowi

 

Komitmen bangun transportasi massal

 
Oleh sebab itu, rencana kota mengenai transportasi massal dan transportasi umum itu harus disiapkan. Selama ini orang akan selalu berpikir kepada kendaraan teknologi canggih seperti subway, MRT, dan LRT untuk mengurai kemacetan. Namun moda transportasi tersebut memakan biaya yang sangat mahal.
 
MRT Jakarta memakan biaya Rp1,1 triliun per kilometer (km) saat pertama kali dibangun. Sekarang biayanya menjadi Rp2,3 triliun per km. Sedangkan untuk LRT Jakarta memakan biaya Rp600 miliar per km, dan Rp780 miliar per km untuk kereta cepat.
 
"Tolong tunjuk jari, kota mana yang siap membangun MRT dan LRT dengan APBD-nya? Enggak ada yang mampu. Apalagi kereta cepat, meski tidak semahal subway," tantang Jokowi.
 
Oleh sebab itu adanya autonomous rapid transit (ART), yang tidak memakai rel tetapi pakai magnet, yang bisa terdiri dari dua hingga tiga gerbong. Dikatakan Jokowi ini jauh lebih murah.
 
"Nanti kalau ada kota yang APBD-nya memiliki kemampuan, tolong berhubungan dengan Menteri Perhubungan, bisa bagi-bagi (biaya), APBD 50 persen, APBN 50 persen, misalnya," kata Jokowi.
 
Sebab kalau kota-kota tidak diupayakan mengenai transportasi massalnya, maka pada 10-20 tahun yang akan datang, semua kota akan macet.
 
"Enggak percaya? Kita lihat nanti. Kalau kota-kota tidak menyiapkan diri mengenai transportasi massalnya (akan terjadi macet)," kata Jokowi mengingatkan.