Ekonomi Tiongkok Butuh Stimulus Fiskal Besar untuk Bangkit

Beijing: Usaha Perdana Menteri Li Qiang menggembar-gemborkan keberhasilan Tiongkok dalam melampaui target pertumbuhan 2023 tanpa menggunakan stimulus besar-besaran akan semakin sulit pada tahun ini. Tekanan semakin meningkat pada otoritas Tiongkok untuk segera meningkatkan stimulus fiskal dan moneter guna mencapai target pertumbuhan tahun ini sekitar 5 persen.
 

Baca juga: Ekonomi Tiongkok Kehilangan Momentum untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Data yang dipublikasikan menunjukkan output industri menandai perlambatan terpanjang sejak 2021 bulan lalu, sementara konsumsi dan investasi melemah lebih dari yang diharapkan. Data kredit yang mengecewakan untuk memerangi deflasi akan menjadi prioritas lebih tinggi, dan mengindikasikan pelonggaran moneter lebih lanjut ke depannya.

“Rangkaian data ini menyerukan ekspansi fiskal yang agresif untuk mengubah ekspektasi dan memulihkan kepercayaan terhadap ekonomi,” kata Kepala Ekonom di Grow Investment Group Hao Hong, dilansir Channel News Asia, Senin, 16 September 2024.

Kegagalan mencapai tujuan tersebut dapat semakin merusak kepercayaan pada ekonomi nomor 2 dunia, di mana investor asing telah menarik sejumlah uang dari Tiongkok pada kuartal kedua.

Data Agustus memperkuat bukti ekonomi Tiongkok telah melemah sejak pertumbuhan produk domestik bruto melambat menjadi 4,7 persen dalam tiga bulan yang berakhir Juni. Itu adalah laju terburuk dalam lima kuartal, dan, yang terpenting, di bawah target tahunan Beijing sekitar lima persen.

"Fokus saat ini adalah pada pembacaan kuartal ketiga bulan Oktober. Data sejauh ini menunjukkan PDB akan tumbuh pada kisaran 4,6 hingga 4,7 persen untuk periode tersebut," menurut perkiraan Kepala Ekonom Tiongkok BNP Paribas Jacqueline Rong.

Target analis

Analis di Macquarie Group termasuk Larry Hu memperkirakan pertumbuhan setahun penuh tidak mencapai target sekitar 5 persen. Goldman Sachs pada akhir pekan lalu menurunkan perkiraan PDB untuk tahun ini menjadi 4,7 persen, menambah keraguan.

Ini akan menjadi kedua kalinya dalam tiga tahun Tiongkok gagal mencapai targetnya. Pembatasan wilayah akibat Covid pada tahun 2022 menyebabkan kegagalan terbesar sejak pemerintah mulai menetapkan target PDB pada awal tahun 1990-an.

Presiden Xi minggu lalu tampaknya mengisyaratkan toleransi terhadap tingkat yang sedikit lebih rendah dari 5 persen ketika ia mendesak para pejabat untuk menerapkan kebijakan yang ada guna berusaha keras mencapai tujuan setahun penuh.

Xi menyampaikan pernyataan tersebut pada pertemuan beberapa pimpinan Partai Komunis yang diadakan di Gansu, wilayah barat laut negara itu, yang merupakan salah satu dari 12 provinsi yang dianggap oleh pemerintah pusat memiliki jumlah utang yang sangat tinggi.

Provinsi yang dulunya merupakan pendorong utama pertumbuhan, kini semakin enggan untuk berbelanja. Penerbitan obligasi khusus baru dalam delapan bulan pertama tahun ini berada pada laju paling lambat sejak 2021. Hal itu membuat pejabat daerah masih harus memanfaatkan sekitar 1,4 triliun yuan dalam kuota tahun ini, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg.